Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada 9 Yurisdiksi Masuk Daftar Non-Kooperatif Pajak UE, Ini Lengkapnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada 9 Yurisdiksi Masuk Daftar Non-Kooperatif Pajak UE, Ini Lengkapnya

Ilustrasi negara suaka pajak.

BRUSSELS, DDTCNews – Dewan Uni Eropa merilis daftar terbaru negara yang dianggap tak koopoeratif terkait aspek perpajakan. Daftar negara yang baru dirilis ini merupakan perbaruan dari daftar sebelumnya. Melalui daftar ini Dewan Uni Eropa menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perpajakan yang adil dan transparan.

"[Kita] menyambut kemajuan di yurisdiksi yang melakukan langkah-langkah aktif tanpa melewati tenggat waktu yang disepakati. [Kita juga menyambut] komitmen baru yang diambil untuk menyelesaikan kekurangan [masalah pajak] yang telah diidentifikasi," bunyi rilis Dewan Uni Eropa pada Selasa (19/10/2021).

Adapun negara yang memenuhi rekomendasi Uni Eropa dalam menjalankan perlakuan perpajakan adalah Anguilla, Dominika, dan Seychelles. Ketiga negara tersebut sejak 12 Oktober 2021 resmi keluar dari daftar negara nonkooperatif terkait tujuan pajak.

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Sementara itu, masih ada 9 negara yang berada dalam daftar negara nonkooperatif pajak. Negara tersebut di antaranya Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad dan Tobago, Kepulauan Virgin, serta Vanuatu.

Masuknya Fiji dalam daftar negara nonkooperatif disebabkan absennya negara tersebut sebagai anggota forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (Global Forum). Fiji juga belum menandatangani dan meratifikasi konvensi multilateral OECD tentang bantuan administrasi bersama.

Sementara itu, Panama masuk dalam daftar dikarenakan memiliki rezim pembebasan pajak atas pendapatan dari sumber asing. Selain itu, Panama tidak bisa memenuhi kriteria Largely Compliant oleh Global Forum tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

Kemudian Vanuatu masuk dalam daftar karena memfasilitasi struktur perusahaan cangkang untuk menarik keuntungan tanpa kegiatan ekonomi nyata. Selain itu, karena negara ini belum memenuhi kriteria Largely Compliant oleh Global Forum tentang transparansi dan pertukarang informasi untuk kepentingan perpajakan.

Sisanya, ada Samoa, Guam, Palau, Samoa, Trinidad dan Tobago, serta Kepulauan Virgin. Secara umum negara-negara tersebut masuk dalam daftar karena belum menandatangani dan meratifikasi forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. (rizki zakariya/sap)

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih
Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, tax avoidance, Uni Eropa, Panama, Vanuatu, Kepulauan Virgin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan