Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

55 Perusahaan Tak Bayar Pajak, Kongres AS Diminta Restui Aturan Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
55 Perusahaan Tak Bayar Pajak, Kongres AS Diminta Restui Aturan Ini

Presiden AS Joe Biden berjalan dari Marine One saat kembali ke Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Senin (28/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta Kongres AS untuk menyetujui proposal pajak minimum global dengan tarif 15% sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara anggota Inclusive Framework.

Biden menilai proposal tersebut perlu disetujui Kongres AS guna memastikan perusahaan-perusahaan besar dapat dipajaki. Berdasarkan catatannya, terdapat 55 dari 500 perusahaan Fortune 500 yang sama sekali tidak membayar pajak pada tahun lalu, meski memperoleh laba.

"55 perusahaan Fortune 500 memperoleh laba hingga US$40 miliar (Rp575 triliun) pada tahun lalu tetapi sama sekali tidak membayar pajak. Itu tidak adil," katanya dalam pidato State of The Union, dikutip pada Rabu (2/3/2022).

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Akibat banyaknya celah dalam ketentuan pajak, lanjut Biden, orang-orang terkaya di AS membayar pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah dan bawah.

Melalui pajak minimum global yang telah disepakati oleh 137 negara anggota Inclusive Framework, Biden meyakini perusahaan tidak dapat menghindar dari pajak dalam negeri dengan menempatkan karyawan dan pabrik ke luar negeri.

Untuk diketahui, pajak minimum global dengan tarif 15% sebagaimana tertuang dalam Pilar 2 OECD bakal diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan grup multinasional yang mencetak pendapatan di atas EUR750 juta.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Pajak minimum global ini ditargetkan berlaku pada 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pajak minimum global akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak hingga US$150 miliar secara global.

Sejak tahun lalu, model rules GloBE yang menjadi landasan bagi setiap yurisdiksi untuk mengadopsi pajak minimum global telah dirilis OECD. Dalam waktu dekat, OECD akan merilis commentary atas model rules atas GloBE dan model treaty provision untuk subject to tax rule (STTR). (rig)

Baca Juga: PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap
Topik : amerika serikat, presiden as joe biden, pajak minimum global, pajak, OECD, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perhatian! Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Berakhir Hari Ini

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:22 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Ekspor Barang Pindahan Tidak Kena Bea Keluar, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Dapat Surat Imbauan Tapi Tidak Ikut PPS, DJP Akan Tindaklanjuti

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:47 WIB
PERPRES 98/2022

Perpres Revisi APBN 2022 Terbit, Target Perpajakan Resmi Naik

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2