Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

5 Negara Ini Bakal Setop Pajak Digital, AS Siap Cabut Tarif Tambahan

A+
A-
1
A+
A-
1
5 Negara Ini Bakal Setop Pajak Digital, AS Siap Cabut Tarif Tambahan

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 5 negara Eropa berhasil mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang dagang yang selama ini muncul akibat penerapan aksi unilateral pajak layanan digital atau digital services tax (DST).

Kesepakatan tersebut berlaku antara AS dan Prancis, Austria, Italia, Spanyol, serta Inggris. Poin kunci dari kesepakatan tersebut adalah DST pada kelima negara bakal dicabut pada 2023. Selain itu, AS akan mencabut beban tarif tambahan yang dilakukan sebagai aksi retaliasi.

"Kompromi ini merupakan solusi pragmatis," tulis keterangan bersama, dikutip pada Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Kelima negara Eropa tersebut akan menghapus penerapan DST yang sebagian besar berlaku pada perusahaan teknologi asal AS setelah tarif pajak minimum global (global minimum tax) resmi diimplementasikan.

Sebelumnya, AS mendesak negara-negara Eropa yang menerapkan aksi unilateral agar segera menghapus ketentuan tersebut. Namun, jalan tengah disepakati untuk mencabut ketentuan tersebut saat konsensus global efektif berlaku.

Selain itu, hasil pembayaran DST yang sudah disetor perusahaan digital AS dapat dijadikan kredit pajak. Skema kebijakan ini akan dapat mengurangi tagihan pembayaran pajak perusahaan pada masa depan.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Kesepakatan tersebut disambut baik pada pemimpin Eropa. Komisioner bidang Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan kompromi dengan AS merupakan langkah maju menuju implementasi konsensus global.

Komentar senada diungkapkan Menkeu Inggris Rishi Sunak. Kesepakatan tersebut merupakan cara ideal dalam melakukan transisi mulus kebijakan pajak, khususnya untuk perusahaan digital yang beroperasi di Inggris.

“Perjanjian ini memberi arti bahwa DST Inggris tetap dilindungi sampai kami beralih pada 2023. Dengan demikian, penerimaannya dapat terus mendanai layanan publik yang vital," imbuhnya, seperti dilansir dw.com. (kaw)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : internasional, Uni Eropa, Eropa, Amerika Serikat, AS, pajak layanan digital, pajak digital, DST

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya