Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

4 Samsat Baru Diresmikan, PAD Ditarget Naik 10%

0
0

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (tengah) menandatangani prasasti, (Foto: Pemprov Jabar)

CIREBON, DDTCNews – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan 4 kantor baru Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Samsat dan $ layanan Samsat Jabar. Peresmian dilakukan secara terpusat di kantor Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Rabu (18/4/2018).

Keempat kantor baru Samsat yang diresmikan secara bersamaan tersebut yaitu Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, wilayah Kabupaten Bogor dan Samsat wilayah Kabupaten Karawang.

Pada saat yang sama, juga diluncurkan inovasi terbaru bagi kemudahan masyarakat Jabar dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan BBN yaitu Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat), Samping Katepel (Samsat Taping KTP Elektronik), SMS Info 8787 dan Loket Pembayaran Non-Tunai.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Gubernur Aher mengatakan, hadirnya kantor baru dan inovasi tersebut memiliki dua fungsi, yaitu memudahkan layanan publik dan meningkatkan pendapatan. Aher pun menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar naik hingga 10% per tahun.

"Ini bisa menaikkan PAD sampai 10%, ini besar karena 10% dari Rp14 triliun (PAD) itu berarti Rp1 triliun lebih naiknya. Sekarang kan APBD kita di angka Rp34 triliun, 17% dari pendapatan daerah itu kan berasal dari PKB dan BBNKB,” katanya di Kantor Samsat Kab. Cirebon I, Rabu (18/4).

Aher juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yaitu program bebas BBNKB kedua dan denda pajak. “Insya Allah ke depan akan ada lagi program bebas BBNKB kedua dan bebas denda pajak, agar masyarakat segera menyelesaikan kewajiban pajaknya,” katanya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Saat ini, ungkapnya seperti dilansir bandungberita.com, kapasitas kemampuan keuangan Pemprov Jabar tergolong pada tingkat kemandirian cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari realisasi PAD selama tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 56,25% terhadap pendapatan daerah.

Pada saat yang sama, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pun harus terus berjalan. Untuk itu, kata Aher, fasilitas atau sarana yang dimiliki Bapenda khususnya Samsat sebagai UPTD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat harus mendukung. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Pada saat yang sama, juga diluncurkan inovasi terbaru bagi kemudahan masyarakat Jabar dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan BBN yaitu Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat), Samping Katepel (Samsat Taping KTP Elektronik), SMS Info 8787 dan Loket Pembayaran Non-Tunai.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Gubernur Aher mengatakan, hadirnya kantor baru dan inovasi tersebut memiliki dua fungsi, yaitu memudahkan layanan publik dan meningkatkan pendapatan. Aher pun menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar naik hingga 10% per tahun.

"Ini bisa menaikkan PAD sampai 10%, ini besar karena 10% dari Rp14 triliun (PAD) itu berarti Rp1 triliun lebih naiknya. Sekarang kan APBD kita di angka Rp34 triliun, 17% dari pendapatan daerah itu kan berasal dari PKB dan BBNKB,” katanya di Kantor Samsat Kab. Cirebon I, Rabu (18/4).

Aher juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yaitu program bebas BBNKB kedua dan denda pajak. “Insya Allah ke depan akan ada lagi program bebas BBNKB kedua dan bebas denda pajak, agar masyarakat segera menyelesaikan kewajiban pajaknya,” katanya.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Saat ini, ungkapnya seperti dilansir bandungberita.com, kapasitas kemampuan keuangan Pemprov Jabar tergolong pada tingkat kemandirian cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari realisasi PAD selama tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 56,25% terhadap pendapatan daerah.

Pada saat yang sama, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pun harus terus berjalan. Untuk itu, kata Aher, fasilitas atau sarana yang dimiliki Bapenda khususnya Samsat sebagai UPTD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat harus mendukung. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata
Topik : jawa barat, pajak daerah, samsat
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK