Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

BMAD untuk 3 Negara Ini Diperpanjang

A+
A-
0
A+
A-
0
 BMAD untuk 3 Negara Ini Diperpanjang

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas barang impor berupa serat staple (polyester staple fiber/PSF) asal India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan.

Pungutan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.010/2016 yang ditekennya 27 April lalu dan mulai berlaku 10 Mei 2016 sampai tiga tahun ke depan.

“BMAD untuk impor barang tersebut dari India dikenakan sebesar 16,67%, RRT 16,10%, dan Taiwan 28,47%,” jelasnya, dikutip dari aturan tersebut.

Baca Juga: Lewat Perpu 1/2020, Menkeu Dapat Kewenangan Beri Pembebasan Bea Masuk

Selain itu, beberapa nama perusahaan dikenakan BMAD dengan besaran secara spesifik. Pertama, dua perusahaan asal India, Reliance Industries Ltd. dan Ganesh Polytex Ltd. masing-masing dikenakan 5,82% dan 16,67%. Kedua, perusahaan asal RRT Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co. Ltd dikenakan 13%. Dua nama perusahaan lain yang berasal dari RRT juga ikut tercantum, namun keduanya tidak dikenakan BMAD.

Bambang menuturkan, masih dalam aturan yang sama, BMAD bisa dikenakan terhadap suatu objek tertentu jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.

Terbitnya aturan tersebut menurut Bambang, sebagai respons terhadap hasil survei yang dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang telah membuktikan masih terjadinya praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, peningkatan volume impor yang signifikan, dan adanya kerugian industri lokal yang akan berlanjut jika pengenaan BMAD dalam aturan terdahulu dihentikan.

Baca Juga: Tangani Corona, Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Hingga Rp12 Triliun

“Menurut penyelidikan KADI, industri dalam negeri masih dirugikan. Selain itu kalau tidak dikenakan dumping, ada potensi impor PSF semakin melonjak,” tegas Bambang.

Sebelumnya, kebijakan yang sama diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.011/2010 yang telah diubah dengan PMK 171/PMK.011/2011, di mana masa berlaku pengenaan BMAD untuk ketiga negara tersebut berakhir pada 22 November 2015.

Baca Juga: Malaysia-India Rujuk, Bea Masuk CPO Olahan Kini 45%

“BMAD untuk impor barang tersebut dari India dikenakan sebesar 16,67%, RRT 16,10%, dan Taiwan 28,47%,” jelasnya, dikutip dari aturan tersebut.

Baca Juga: Lewat Perpu 1/2020, Menkeu Dapat Kewenangan Beri Pembebasan Bea Masuk

Selain itu, beberapa nama perusahaan dikenakan BMAD dengan besaran secara spesifik. Pertama, dua perusahaan asal India, Reliance Industries Ltd. dan Ganesh Polytex Ltd. masing-masing dikenakan 5,82% dan 16,67%. Kedua, perusahaan asal RRT Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co. Ltd dikenakan 13%. Dua nama perusahaan lain yang berasal dari RRT juga ikut tercantum, namun keduanya tidak dikenakan BMAD.

Bambang menuturkan, masih dalam aturan yang sama, BMAD bisa dikenakan terhadap suatu objek tertentu jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.

Terbitnya aturan tersebut menurut Bambang, sebagai respons terhadap hasil survei yang dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang telah membuktikan masih terjadinya praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, peningkatan volume impor yang signifikan, dan adanya kerugian industri lokal yang akan berlanjut jika pengenaan BMAD dalam aturan terdahulu dihentikan.

Baca Juga: Tangani Corona, Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Hingga Rp12 Triliun

“Menurut penyelidikan KADI, industri dalam negeri masih dirugikan. Selain itu kalau tidak dikenakan dumping, ada potensi impor PSF semakin melonjak,” tegas Bambang.

Sebelumnya, kebijakan yang sama diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.011/2010 yang telah diubah dengan PMK 171/PMK.011/2011, di mana masa berlaku pengenaan BMAD untuk ketiga negara tersebut berakhir pada 22 November 2015.

Baca Juga: Malaysia-India Rujuk, Bea Masuk CPO Olahan Kini 45%
Topik : bea masuk anti dumping, bea masuk, pajak impor
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Jum'at, 15 November 2019 | 09:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Mei 2019 | 10:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 08 Agustus 2019 | 10:36 WIB
PMK 111/2019
Kamis, 22 Maret 2018 | 14:15 WIB
BEA MASUK IMPOR
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK