Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

WP Patuh Diberi Hadiah Umroh Gratis

2
2

Pengundian hadiah untuk wajib pajak patuh di Kabupaten Berau (Foto: Pemkab Berau)

BERAU, DDTCNews - Pemkab Berau Kalimantan Timur menyiapkan imbalan berupa wisata umrah gratis bagi wajib pajak yang patuh menyetor pajaknya. Hal ini menjadi stimulan yang diberikan Pemkab Berau guna meningkatkan hasrat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan sekaligus meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau Maulidiyah mengakui potensi PAD masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kas daerah. Dia pun mengimbau seluruh warganya untuk menyetor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang jatuh tempo pada akhir bulan September 2017.

"Penyampaian hadiah ini rencananya akan kami laksanakan pada bulan ini, tapi karena penyerapannya masih kecil jadi diganti pada Oktober nanti. Lalu, wajib pajak juga jangan telat bayar, karena akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 20%," ujarnya di Berau, pekan lalu (19/9).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Maka dari itu Bapenda Berau akan mengumumkan pengundian umroh kepada wajib pajak. Selain wajib pajak akan terpancing untuk membayar pajak, pembangunan daerah pun bisa dipercepat.

"Kegiatan seperti ini adalah cara kami untuk memancing masyarakat untuk taat pajak. Dari pajak yang dibayarkan masyarakat, kan akan kembali untuk masyarakat juga," tuturnya seperti dilansir berau.prokal.co.

Di samping itu, Bapenda Berau tengah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menggenjot kepatuhan wajib pajak. Dia pun mengharapkan kepatuhan wajib pajak bisa semakin meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selain itu, menurutnya pemerintah berhak memaksa wajib pajak untuk menyetor pajak, karena hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan. Pasalnya, dana yang diperoleh dari pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah dan memakmurkan rakyat. (Amu/Gfa)

"Penyampaian hadiah ini rencananya akan kami laksanakan pada bulan ini, tapi karena penyerapannya masih kecil jadi diganti pada Oktober nanti. Lalu, wajib pajak juga jangan telat bayar, karena akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 20%," ujarnya di Berau, pekan lalu (19/9).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Maka dari itu Bapenda Berau akan mengumumkan pengundian umroh kepada wajib pajak. Selain wajib pajak akan terpancing untuk membayar pajak, pembangunan daerah pun bisa dipercepat.

"Kegiatan seperti ini adalah cara kami untuk memancing masyarakat untuk taat pajak. Dari pajak yang dibayarkan masyarakat, kan akan kembali untuk masyarakat juga," tuturnya seperti dilansir berau.prokal.co.

Di samping itu, Bapenda Berau tengah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menggenjot kepatuhan wajib pajak. Dia pun mengharapkan kepatuhan wajib pajak bisa semakin meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selain itu, menurutnya pemerintah berhak memaksa wajib pajak untuk menyetor pajak, karena hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan. Pasalnya, dana yang diperoleh dari pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah dan memakmurkan rakyat. (Amu/Gfa)

Topik : pajak daerah, berau, penerimaan pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH