Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

WP Badan Besar Jadi Target Sosialisasi TP Doc

A+
A-
0
A+
A-
0
WP Badan Besar Jadi Target Sosialisasi TP Doc
Ilustrasi. (Foto: Integragen)

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (16/2) sejumlah media nasional masih ramai memberitakan kabar mengenai aturan perpajakan yang mewajibkan wajib pajak (WP) badan terafiliasi untuk melaporkan dokumen transfer pricing (TP Doc).

Ditjen Pajak gencar melakukan sosialisasi atas aturan baru tersebut. Pekan lalu, Ditjen Pajak telah memanggil 400 WP badan terafiliasi untuk berdiskusi mengenai kewajiban penyerahan dokumen tersebut. Sosialisasi ini gencar dilakukan lantaran pelaporan dokumen paling lambat diserahkan pada 30 April 2017 pada saat menyerahkan SPT Tahun Pajak 2016.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Achmad Amin mengatakan sebanyak 400 WP badan yang dipanggil berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP besar II Jakarta. KPP tersebut paling banyak memiliki transaksi afiliasi.

Baca Juga: Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik

Kabar lainnya datang dari Ditjen Pajak yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi untuk menyiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan aturan yang baru. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Penyiapan TP Doc Diperlonggar

Ditjen Pajak memberi kelonggaran penyiapan dokumen transfer pricing kepada perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi. Kelonggaran tersebut diberikan karena beleid tersebut baru dikeluarkan akhir tahun lalu. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan, Otoritas Pajak telah mengeluarkan instruksi ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berisi agar pemeriksa pajak memberi jangka waktu antara pelaporan dan pemeriksaan dokumen milik WP yang belum lengkap TP Doc-nya.

  • OJK Dukung Ditjen Pajak Buka Data Nasabah Bank

Upaya Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah perbankan mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan upaya tersebut merupakan titik awal upaya keterbukaan informasi perbankan yang dijalankan mulai tahun depan. Muliaman menuturkan, era keterbukaan informasi tersebut menuntut pelaku industri keuangan untuk mempersiapkan diri.

Baca Juga: Pemerintah Buka Ruang Perpanjangan Waktu Pemberian Insentif Pajak
  • Akses Data Perbankan Lebih Cepat, Bisnis Bank Tak Perlu Khawatir

Para bankir tak khawatir kendati Ditjen Pajak bisa lebih cepat mengakses data WP di bank. Bisnis perbankan diperkirakan tak bakal terimbas negatif dari aksi Ditjen Pajak. Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko mengatakan mulai 2017 hampir di seluruh belahan dunia akan berlaku Automatic Exchange of Information (AEOI), di mana wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan aset atau simpanan di bank di negara mana pun.

  • Bantuan Sosial bagi Rakyat Miskin Semakin Dipermudah

Sebanyak 3 juta masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nontunai bisa menarik uang bantuan sosial yang diterimanya melalui seluruh ATM milik bank pelat merah tahun ini. Hal ini terjadi seiring dengan adanya interkoneksi ATM Himbara yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Adanya interkoneksi ATM Himbara ini dinilai akan mempermudah penerima bantuan sosial untuk mencairkan uangnya.

  • Kenaikan Harga Pangan Sulit Dikendalikan

Anomali cuaca yang terjadi hingga bulan kedua tahun 2017 menyebabkan harga pangan kian tak terkendali. Sejumlah harga pangan strategis mengalami fluktuasi yang sulit ditebak dan rata-rata bertahan tinggi. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan pada pekan kedua bulan Februari, harga sejumlah komoditi pangan sulit diprediksi. Hal ini terjadi karena musim hujan yang berkepanjangan dan tidak adanya langkah konkret dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membantu memulihkan harga pangan.

Baca Juga: DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas
  • Kadin DKI Minta Gubernur Terpilih Prioritaskan UMKM

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi berharap hasil Pilkada DKI 2017 semakin baik bagi dunia usaha. Menurutnya, siapa pun yang terpilih harus bisa mengimplementasikan janji-janji selama kampanye kemarin. Eddy menambahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, harus bisa memprioritaskan peningkatan dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, transfer pricing, TP Doc
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 04 Mei 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 02 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Kamis, 30 April 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 April 2020 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 06:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK