Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

WP Badan Besar Jadi Target Sosialisasi TP Doc

0
0
Ilustrasi. (Foto: Integragen)

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (16/2) sejumlah media nasional masih ramai memberitakan kabar mengenai aturan perpajakan yang mewajibkan wajib pajak (WP) badan terafiliasi untuk melaporkan dokumen transfer pricing (TP Doc).

Ditjen Pajak gencar melakukan sosialisasi atas aturan baru tersebut. Pekan lalu, Ditjen Pajak telah memanggil 400 WP badan terafiliasi untuk berdiskusi mengenai kewajiban penyerahan dokumen tersebut. Sosialisasi ini gencar dilakukan lantaran pelaporan dokumen paling lambat diserahkan pada 30 April 2017 pada saat menyerahkan SPT Tahun Pajak 2016.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Achmad Amin mengatakan sebanyak 400 WP badan yang dipanggil berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP besar II Jakarta. KPP tersebut paling banyak memiliki transaksi afiliasi.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Kabar lainnya datang dari Ditjen Pajak yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi untuk menyiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan aturan yang baru. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Penyiapan TP Doc Diperlonggar

Ditjen Pajak memberi kelonggaran penyiapan dokumen transfer pricing kepada perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi. Kelonggaran tersebut diberikan karena beleid tersebut baru dikeluarkan akhir tahun lalu. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan, Otoritas Pajak telah mengeluarkan instruksi ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berisi agar pemeriksa pajak memberi jangka waktu antara pelaporan dan pemeriksaan dokumen milik WP yang belum lengkap TP Doc-nya.

  • OJK Dukung Ditjen Pajak Buka Data Nasabah Bank

Upaya Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah perbankan mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan upaya tersebut merupakan titik awal upaya keterbukaan informasi perbankan yang dijalankan mulai tahun depan. Muliaman menuturkan, era keterbukaan informasi tersebut menuntut pelaku industri keuangan untuk mempersiapkan diri.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini
  • Akses Data Perbankan Lebih Cepat, Bisnis Bank Tak Perlu Khawatir

Para bankir tak khawatir kendati Ditjen Pajak bisa lebih cepat mengakses data WP di bank. Bisnis perbankan diperkirakan tak bakal terimbas negatif dari aksi Ditjen Pajak. Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko mengatakan mulai 2017 hampir di seluruh belahan dunia akan berlaku Automatic Exchange of Information (AEOI), di mana wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan aset atau simpanan di bank di negara mana pun.

  • Bantuan Sosial bagi Rakyat Miskin Semakin Dipermudah

Sebanyak 3 juta masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nontunai bisa menarik uang bantuan sosial yang diterimanya melalui seluruh ATM milik bank pelat merah tahun ini. Hal ini terjadi seiring dengan adanya interkoneksi ATM Himbara yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Adanya interkoneksi ATM Himbara ini dinilai akan mempermudah penerima bantuan sosial untuk mencairkan uangnya.

  • Kenaikan Harga Pangan Sulit Dikendalikan

Anomali cuaca yang terjadi hingga bulan kedua tahun 2017 menyebabkan harga pangan kian tak terkendali. Sejumlah harga pangan strategis mengalami fluktuasi yang sulit ditebak dan rata-rata bertahan tinggi. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan pada pekan kedua bulan Februari, harga sejumlah komoditi pangan sulit diprediksi. Hal ini terjadi karena musim hujan yang berkepanjangan dan tidak adanya langkah konkret dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membantu memulihkan harga pangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target
  • Kadin DKI Minta Gubernur Terpilih Prioritaskan UMKM

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi berharap hasil Pilkada DKI 2017 semakin baik bagi dunia usaha. Menurutnya, siapa pun yang terpilih harus bisa mengimplementasikan janji-janji selama kampanye kemarin. Eddy menambahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, harus bisa memprioritaskan peningkatan dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Amu)

Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Achmad Amin mengatakan sebanyak 400 WP badan yang dipanggil berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP besar II Jakarta. KPP tersebut paling banyak memiliki transaksi afiliasi.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Kabar lainnya datang dari Ditjen Pajak yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi untuk menyiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan aturan yang baru. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Penyiapan TP Doc Diperlonggar

Ditjen Pajak memberi kelonggaran penyiapan dokumen transfer pricing kepada perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi. Kelonggaran tersebut diberikan karena beleid tersebut baru dikeluarkan akhir tahun lalu. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan, Otoritas Pajak telah mengeluarkan instruksi ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berisi agar pemeriksa pajak memberi jangka waktu antara pelaporan dan pemeriksaan dokumen milik WP yang belum lengkap TP Doc-nya.

  • OJK Dukung Ditjen Pajak Buka Data Nasabah Bank

Upaya Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah perbankan mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan upaya tersebut merupakan titik awal upaya keterbukaan informasi perbankan yang dijalankan mulai tahun depan. Muliaman menuturkan, era keterbukaan informasi tersebut menuntut pelaku industri keuangan untuk mempersiapkan diri.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini
  • Akses Data Perbankan Lebih Cepat, Bisnis Bank Tak Perlu Khawatir

Para bankir tak khawatir kendati Ditjen Pajak bisa lebih cepat mengakses data WP di bank. Bisnis perbankan diperkirakan tak bakal terimbas negatif dari aksi Ditjen Pajak. Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko mengatakan mulai 2017 hampir di seluruh belahan dunia akan berlaku Automatic Exchange of Information (AEOI), di mana wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan aset atau simpanan di bank di negara mana pun.

  • Bantuan Sosial bagi Rakyat Miskin Semakin Dipermudah

Sebanyak 3 juta masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nontunai bisa menarik uang bantuan sosial yang diterimanya melalui seluruh ATM milik bank pelat merah tahun ini. Hal ini terjadi seiring dengan adanya interkoneksi ATM Himbara yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Adanya interkoneksi ATM Himbara ini dinilai akan mempermudah penerima bantuan sosial untuk mencairkan uangnya.

  • Kenaikan Harga Pangan Sulit Dikendalikan

Anomali cuaca yang terjadi hingga bulan kedua tahun 2017 menyebabkan harga pangan kian tak terkendali. Sejumlah harga pangan strategis mengalami fluktuasi yang sulit ditebak dan rata-rata bertahan tinggi. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan pada pekan kedua bulan Februari, harga sejumlah komoditi pangan sulit diprediksi. Hal ini terjadi karena musim hujan yang berkepanjangan dan tidak adanya langkah konkret dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membantu memulihkan harga pangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target
  • Kadin DKI Minta Gubernur Terpilih Prioritaskan UMKM

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi berharap hasil Pilkada DKI 2017 semakin baik bagi dunia usaha. Menurutnya, siapa pun yang terpilih harus bisa mengimplementasikan janji-janji selama kampanye kemarin. Eddy menambahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, harus bisa memprioritaskan peningkatan dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, transfer pricing, TP Doc
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 18 Juni 2019 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 18:41 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Juni 2019 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 17 Juni 2019 | 16:10 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Juni 2019 | 15:37 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Senin, 17 Juni 2019 | 15:11 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 15:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 17 Juni 2019 | 14:19 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Senin, 17 Juni 2019 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI