Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang

A+
A-
2
A+
A-
2
Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang

Suasana komplek perumahan di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (31/12/2021). Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan pada Januari hingga Juni 2022 dengan pengurangan insentifnya sebesar 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak pertambahan (PPN) rumah DTP.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan perpanjangan periode insentif diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan sektor otomotif dan properti. Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi sehingga pemulihannya juga memiliki multiplier effect yang besar.

"Kenapa dua ini diperpanjang? Properti itu biasanya konten lokalnya tinggi untuk properti [kelas] bawah, sedang, dan menengah. Multiplier effect-nya tinggi," katanya dalam Indonesia Economic Outlook (IEO) 2022 yang diadakan HIPMI, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Suahasil mengatakan sektor otomotif dan properti menjadi sektor penting yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Dengan multiplier effect yang besar, pemberian insentif juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan usaha lain yang mendukung kedua sektor tersebut.

Dia menjelaskan sektor otomotif dan properti memiliki kesamaan karena sempat mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kegiatan bisnis kedua sektor tersebut juga melibatkan ratusan jenis industri lain di dalam negeri.

Suahasil berharap perpanjangan insentif PPN rumah DTP dan PPnBM DTP akan efektif meningkatkan penjualan pada tahun ini sehingga dampaknya pada pemulihan ekonomi semakin kuat.

Baca Juga: Demi Investasi dan Pertahanan, Galangan Kapal Ini Dapat Insentif Pajak

"Katanya kendaraan bermotor lumpuh, saat pandemi orang enggak beli mobil, makanya numpuk dan dikasih pembebasan pajak sedikit, jadi penjualan mulai meningkat," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan akan memperpanjang insentif PPnBM mobil DTP dan PPN rumah DTP, Pada PPnBM mobil DTP, skemanya akan berubah dari tahun lalu karena kini hanya menyasar mobil seharga Rp200 juta ke bawah dan Rp200-Rp250 juta.

Pada mobil seharga Rp200 juta ke bawah atau tipe low cost green car (LCGC) yang menurut PP 74/2021 dikenakan PPnBM 3%, kini diberikan insentif PPnBM DTP dengan besaran yang berbeda setiap kuartal. Pada kuartal I/2021, insentif PPnBM DTP diberikan 3% sehingga masyarakat membayar PPnBM 0%.

Baca Juga: Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Kemudian, besaran insentif PPnBM DTP akan turun menjadi 2% pada kuartal II/2022 dan hanya 1% pada kuartal III/2022.

Sementara pada mobil seharga Rp200-Rp250 juta yang dikenakan pajak 15%, insentif 50% hanya akan diberikan pada kuartal I/2022 sehingga masyarakat cukup membayar PPnBM 7,5%. Memasuki kuartal II/2022, tidak ada insentif yang diberikan sehingga PPnBM atas mobil harus dibayar penuh.

Adapun mengenai insentif PPN rumah DTP, rencananya akan diperpanjang pada Januari sampai dengan Juni 2022. Besaran insentifnya juga akan berkurang separuh dari tahun lalu.

Baca Juga: Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

Pada penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, rencananya insentif PPN DTP hanya diberikan 50%. Sementara pada penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%. (sap)

Topik : insentif pajak, diskon pajak, PPnBM mobil DTP, diskon pajak mobil, insentif PPnBM DTP, LCGC, PP 74/2021, PPN rumah DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 30 April 2022 | 13:00 WIB
PENANAMAN MODAL

Mengapa Tax Holiday Perlu Diberikan? Ini Kata Kementerian Investasi

Rabu, 27 April 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Asosiasi Hotel Ini Minta Insentif Pajak PBB Diperpanjang

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2