Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Wamenkeu Ingin Indonesia Jadi Leader Turunkan Emisi Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Wamenkeu Ingin Indonesia Jadi Leader Turunkan Emisi Karbon

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus berupaya menurunkan emisi karbon sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin penurunan emisi karbon di dunia. Meski demikian, upaya penurunan emisi juga membutuhkan dukungan dari negara lain.

"Saya ingin sampaikan Indonesia akan terus menjadi leader dan kami akan mendorong penurunan emisi," katanya, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Suahasil mengatakan Indonesia dalam NDC telah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030, serta net zero emission (NZE) pada 2060. Pemerintah mengestimasikan kebutuhan biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC akan mencapai Rp3.461 triliun hingga 2030.

Menurutnya, pemerintah telah berkomitmen mencapai target tersebut melalui berbagai instrumen kebijakan berbasis pasar atau carbon pricing. Secara umum, carbon pricing terdiri atas 2 mekanisme penting yakni perdagangan karbon dan instrumen non-perdagangan.

Jika instrumen perdagangan terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, maka instrumen non-perdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment/RBP.

Baca Juga: Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Suahasil menyebut pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mulai menerapkan pajak karbon mulai April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon baru akan dikenakan pada PLTU batu bara.

Pajak karbon dikenakan menggunakan mekanisme pajak karbon yang mendasarkan cap and tax. Mengenai tarif, disepakati sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme perdagangan karbon. Mekanisme perdagangan karbon tidak hanya akan berlaku di dalam negeri, tetapi juga secara internasional.

Baca Juga: Sempat Ditunda, Pajak Karbon Dipastikan Berlaku 1 Juli 2022

Suahasil menilai berbagai instrumen tersebut harus dilakukan untuk mencegah suhu bumi semakin meningkat.

"Green economy atau nett zero emission ini bukan pilihan, tapi masa depan kita," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pajak Karbon Diatur di Undang-Undang, Wamenkeu: Butuh Keberanian Besar
Topik : perdagangan karbon, bursa karbon, carbon trade, pajak karbon, Perpres 98/2021, carbon pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 Maret 2022 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Jelang Pemilu, PM Australia Tak Tertarik Terapkan Pajak Karbon

Sabtu, 26 Februari 2022 | 09:00 WIB
SINGAPURA

Wow! Pajak Karbon Singapura Naik 5 Kali Lipat Mulai 2024

Rabu, 23 Februari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catatan Soal Agenda Perpajakan Internasional Presidensi G-20 Indonesia

Rabu, 23 Februari 2022 | 09:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Saatnya Pimpin Orkestrasi Pembahasan Perpajakan Internasional

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut