Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Wajibkah Kita Ber-NPWP?

A+
A-
0
A+
A-
0
Wajibkah Kita Ber-NPWP?

Ilustrasi. (DDTCNews)

“Apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Benarkah semua orang wajib memiliki NPWP? Lalu, apakah setiap pemegang NPWP wajib membayar pajak?”

Pertanyaan tersebut mungkin sering muncul di benak masyarakat awam yang belum mengenal pajak. Bagi sebagian orang, NPWP bisa menjadi salah satu istilah pajak yang ditakuti atau cenderung dihindari. Sekali mendengar kata NPWP, masyarakat bisa berasumsi bahwa dirinya akan terus dikejar kewajiban membayar pajak. Lantas, benarkah demikian?

Sebelum menjawab semua pertanyaan di atas, ada baiknya untuk mengetahui apa itu NPWP. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) disebutkan, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Free Trade Agreement?

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU KUP dijelaskan bahwa setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (selanjutnya disebut ketentuan pajak) wajib memiliki NPWP. Lebih lanjut, persyaratan subjektif dan objektif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), yaitu:

  1. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekertjaan bebas dan memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), termasuk dalam kategori ini adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah;
  2. WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. WP orang pribadi pengusaha tertentu;
  4. WP badan, termasuk badan usaha tetap (BUT); dan
  5. Bendahara yang ditunjuk sebgaai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan pajak.

Setiap WP hanya diberikan berhak memiliki satu NPWP. Akan tetapi, tidak semua pemegang NPWP wajib membayar pajak. WP yang belum atau sudah memiliki NPWP, namun penghasilannya di bawah PTKP, maka WP tersebut tidak berkewajiban membayar pajak. Ketentuan mengenai besarnya PTKP ini diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang besaranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 (PMK 122/2015 ) tentang Penyesuaian Besarnya PTKP. Besarnya PTKP berdasarkan PMK 122/2015 adalah sebagai berikut:

  1. Rp36 jutaselama setahun untuk diri WP orang pribadi;
  2. Rp3 juta untuk WP yang kawin;
  3. Rp36 juta tambahan untuk seorang isteri yang pengasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  4. Rp3 juta untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

NPWP terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode WP dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Berikut adalah contoh format NPWP : 07.890.123.3-335.000. Penjelasannya:

Baca Juga: Apa Itu PJAP?
  1. Dua digit pertama menunjukkan jenis WP: a) Kode 01, 02, 21, dan 31 menunjukkan WP badan; b) Kode 00 dan 20 menunjukkan WP bendahara; dan c) Kode 04, 05, 06, 07 sampai dengan 97 menunjukkan WP orang pribadi.
  2. 890.123 = nomor urut WP.
  3. 3 = cek digit.
  4. 335 = kode pemungut pajak.
  5. 000 = kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Untuk memperoleh NPWP, calon WP dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisilinya atau pun mengisi persyaratan melalui online dan tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. (Amu)

Topik : kamus pajak, npwp, wajib pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 10 Juni 2020 | 18:31 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 09 Juni 2020 | 13:54 WIB
PMK 65/2020
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Terpopuler
1
KAMUS PAJAK
2
KAMUS PAJAK
3
KAMUS HUKUM PAJAK
4
5
KAMUS PAJAK