Berita
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Wah, Pemerintah Tambah Daftar PKP yang Dapat Restitusi Dipercepat

A+
A-
9
A+
A-
9
Wah, Pemerintah Tambah Daftar PKP yang Dapat Restitusi Dipercepat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah daftar kelompok usaha yang bisa memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (26/8/2019).

Penambahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.03/2019. Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 19 Agustus 2019 ini mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018.

Dalam beleid itu, pemerintah menambah daftar pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Seperti diketahui, PKP berisiko rendah dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat.

Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Insentif Pajak, Ini Langkah Pengawasan DJP

Pertama, pedagang besar farmasi. Kedua, distributor alat kesehatan. Ketiga, perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pedagang besar farmasi besar yang bisa memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat harus memiliki Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi serta Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik. Selanjutnya, distributor alat kesehatan wajib memiliki Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan serta Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti risiko pelebaran shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak. Kinerja pajak yang hingga akhir Juli 2019 hanya tumbuh 2,9% menjadi alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan extra effort.

Baca Juga: Sudah Masuk UU, Pajak Digital Indonesia akan Diinvestigasi AS

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Dukung Program JKN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan ini untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN.

Pasalnya, para pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan acap kali bertransaksi dengan rumah sakit negeri yang merupakan pemungut PPN. Dua kelompok usuha ini secara langsung dan tidak langsung merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca Juga: Insentif PPh Pasal 21 DTP Dapat Diakui Sebagai Kredit Pajak Karyawan

Melalui restitusi PPN yang dipercepat, pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya. Otoritas pajak mengharapkan fasilitas ini dapat menjadi instrumen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami harap likuiditas mereka terbantu dan mendukung program JKN,” kata Hestu.

  • Auditor Independen

Untuk mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat, perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN wajib melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN induk yang telah diaudit oleh auditor independen.

Baca Juga: Siapa Itu Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah?

“Untuk tahun pajak terakhir sebelum permohonan diajukan,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.03/2019.

  • Kinerja Extra Effort

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan rendahnya penerimaan pajak merupakan dampak dari dinamika eksternal. Dinamika tersebut mulai dari perlambatan aktivitas impor hingga normalisasi harga komoditas. Selain itu, ada tekanan dari sisi restitusi.

“Perlu menjadi perhatian bersama bahwa kinerja extra effort utama kita belum cukup baik, diantaranya dapat dilihat dari effort pengawasan yang negatif 28,8% dan secara total effort negatif 15,5%,” ujarnya.

Baca Juga: Pegawai DJP Mulai Masuk Kantor, Layanan Telepon Kring Pajak Dibuka
  • PPh Bunga Obligasi

Pemerintah merilis aturan yang memberikan relaksasi pajak penghasilan atas bunga obligasi dalam bentuk DIRE, DINFRA dan KIK EBA melalui PP No.55/2019. Kebijakan yang diarahkan untuk menarik minat investor pada instrumen investasi dibidang infrastruktur.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan secara prinsip ketiga instrumen investasi tersebut serupa dengan reksa dana. Oleh karena itu, pemerintah merilis aturan terbaru yang mengakomodasi ketiga instrumen tersebut agar mendapat perlakuan pajak atas bunga atau PPh final yang sama dengan invetasi reksadana.

“Kita persamakan ketiga [instrumen investasi] itu dengan reksa dana. Jadi semua pembiayaan terkait infrastruktur dikenai 5%,” kata Robert.

Baca Juga: Nilai Restitusi Pajak April 2020 Menurun, Ini Kata DJP
  • Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyaknya pelaku usaha di industri kelapa sawit yang melanggar undang-undang. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pelanggaran itu berupa masih ada pengusaha yang belum memiliki guna usaha, banyaknya perusahaan yang belum membangun lahan plasma, masih ada lahan perkebunan yang tumpang tindih dengan pertambangan, serta ada perusahaan yang menjalankan perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan taman nasional. (kaw)

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, restitusi dipercepat, PKP berisiko rendah, restitusi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Mei 2020 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 10 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Sabtu, 09 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:28 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:04 WIB
KEPABEANAN