JAKARTA, DDTCNews - Mobil dan motor listrik bakal terbebas dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 2025.

Seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), salah satu kendaraan yang dikecualikan dari PKB adalah kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.

"Yang dikecualikan dari objek PKB ... adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas ... kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan," bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf d UU HKPD, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Pada Pasal 12 ayat (3) UU HKPD, dinyatakan pula bahwa penyerahan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan adalah salah satu jenis penyerahan kendaraan yang dibebaskan dari BBNKB.

Meski pasal-pasal pembebasan kendaraan listrik dari pengenaan PKB dan BBNKB telah termuat dalam UU HKPD yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 5 Januari 2022, ketentuan PKB dan BBNKB baru akan diberlakukan 3 tahun setelah UU HKPD diundangkan.

"Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen pajak MBLB sebagaimana diatur dalam undang-undang ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini," bunyi Pasal 191 ayat (1) UU HKPD.

Adapun aturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam UU HKPD harus sudah ditetapkan paling lambat pada 5 Januari 2024 atau 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Dengan demikian, pemerintah pusat masih memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan ketentuan teknis terkait PKB dan BBNKB secara umum dan juga ketentuan kendaraan bermotor listrik yang bebas dari PKB dan BBNKB.

Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) juga perlu merevisi perda pajak daerahnya agar sejalan dengan ketentuan perpajakan daerah dalam UU HKPD. (sap)