Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Waduh, Pajak Tambahan Bakal Dikenakan untuk Warga yang Menolak Vaksin

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Pajak Tambahan Bakal Dikenakan untuk Warga yang Menolak Vaksin

Warga mengantri untuk menerima vaksin COVID-19 di Rumah Sakit de Sant Pau, ditengah pandemi virus corona (COVID-19), di Barcelona, Spanyol, Senin (27/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Albert Gea /AWW/djo

MONTREAL, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Quebec di Kanada punya jurus menarik untuk menekan kelompok antivaksin Covid-19. Pemerintah setempat bakal mengenakan jenis pajak baru, yakni pajak atas kesehatan, bagi warga yang menolak disuntik vaksin.

Langkah tegas pemerintah Quebec bukan tanpa alasan. Berbagai negara kini sedang menghadapi serangan varian baru Covid-19, Omicron, termasuk Kanada.

"Kami tengah merancang adanya pajak tambahan yang harus dibayarkan oleh mereka yang menolak untuk divaksin. Jangan sampai 10% penduduk Quebec yang menolak untuk divaksin dapat membahayakan 90% penduduk lainnya," ujar Premier (Perdana Menteri) Quebec Francois Legault, dikutip Rabu (12/1/2022).

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Legault menyebutkan 10% penduduk dewasa yang belum divaksinasi tersebut mewakili 50% orang yang kini dalam perawatan insentif. Fakta ini menjadi hal yang cukup mengejutkan bagi Legault.

Namun, rencana pengenaan pajak bagi mereka yang belum divaksinasi Covid-19 tentu juga akan memberikan pengecualian. Bagi mereka yang tidak divaksinasi karena alasan kesehatan akan diberi pengecualian pengenaan pajak.

Dilansir Japan Today, secara total ada 2.742 penduduk Quebec yang kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat Covid-19. Sebanyak 255 orang di antaranya kini harus berada dalam perawatan intensif.

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Pemerintah terus mencari cara untuk membendung gelombang baru Covid-19 ini. Sejak 30 Desember lalu, Quebec telah mengumumkan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat hanya dibatasi hingga jam 10 malam dan masyarakat dilarang untuk melakukan pertemuan besar.

Tak hanya di Quebec, provinsi tetangga Ontario juga mengalami peningkatan masyarakat yang harus dirawat inap karena Covid-19. Sebagai daerah dengan penduduk paling padat di Kanada, setidaknya ada 3.220 masyarakat Ontario yang kini tengah dirawat di rumah sakit. Sebanyak 477 orang di antaranya berada dalam perawatan intensif. (sap)

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda
Topik : pajak internasional, vaksinasi Covid-19, pajak atas kesehatan, Kanada, sanksi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Sabtu, 21 Mei 2022 | 17:00 WIB
WEBINAR STPI - DDTC

Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya