Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Wacana Tax Amnesty Jilid II Berisiko Gerus Kepercayaan Masyarakat

A+
A-
11
A+
A-
11
Wacana Tax Amnesty Jilid II Berisiko Gerus Kepercayaan Masyarakat

(foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Wacana penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengingatkan komitmen pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa pengampunan pajak digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

“Atau dengan kata lain, pengampunan pajak menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan. Adanya pengampunan pajak jilid kedua juga akan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah,” katanya, Jumat (2/8/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

Selain itu, wacana penerapan tax amnesty jilid II akan berisiko memunculkan moral hazard. Wajib pajak, sambungnya, akan cenderung berperilaku menunggu program selanjutnya. Hal ini pada gilirannya mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

“Sebaiknya pengampunan pajak hanya dilakukan once per generation. Mengapa? Adanya pengampunan pajak yang berulang justru tidak akan memperbaiki kepatuhan,” imbuh Bawono.

Dalam catatan DDTCNews, saat menjalankan tax amnesty dahulu, pemerintah menegaskan kebijakan akan berlangsung sekali. Pemerintah juga menegaskan akan adanya era transparansi sehingga tax amnesty menjadi jembatan menuju era tersebut, yang saat ini benar-benar terjadi.

Baca Juga: Wow, Penerimaan Cukai Etil Alkohol Tumbuh 205,4%

Jumlah yurisdiksi yang akan bertukar informasi keuangan secara otomatis dengan otoritas pajak Indonesia terus bertambah. BerdasarkanPengumuman Dirjen Pajak No.PENG-05/PJ/2019 ada 98 yurisdiksi partisipan, naik dari posisi sebelumnya 94 yurisdiksi partisipan.

Selain itu jumlah yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 82 yurisdiksi. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 81 yurisdiksi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melemparkan wacana penerapan tax amnesty jilid II. Wacana itu diakui telah masuk dalam kajian paket reformasi perpajakan yang bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM Turun 10,7%

Menurutnya, persiapan program tax amnesty dahulu kurang persiapan. Apalagi, sambungnya, partisipasi program tax amnesty yang pertama sangat rendah. Hal tersebut sangat jauh dari ekspektasi pemerintah. (kaw)

Topik : tax amnesty, kepatuhan formal, Sri Mulyani, AEoI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 30 Juni 2020 | 15:40 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 29 Juni 2020 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK