Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

UU Cipta Kerja Hapus Pasal 13A UU KUP

A+
A-
9
A+
A-
9
UU Cipta Kerja Hapus Pasal 13A UU KUP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai kealpaan pertama kali wajib pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang selama ini masuk dalam Pasal 13A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dihapus.

Penghapusan Pasal 13A UU KUP dimuat dalam klaster Perpajakan RUU Cipta Kerja. RUU itu telah disahkan menjadi UU oleh DPR pada sore ini, Kamis (5/10/2020). Simak artikel 'DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ada Klaster Perpajakan'.

“Ketentuan Pasal 13A dihapus,” demikian perubahan bunyi Pasal 13A UU KUP yang dimuat dalam Pasal 113 RUU Cipta Kerja, dikutip pada Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Masukan Akademisi Hukum Soal Revisi UU KUP

Sebelumnya, Pasal 13A UU KUP berbunyi:
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Adapun bagian penjelasan penjelasan Pasal 13A UU KUP menyatakan:
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak.

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Saran Pakar Pajak

Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Namun, kini Pasal 13A UU KUP tersebut dihapuskan dan masuk dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Adapun RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, serta sanksi. (kaw)

Baca Juga: Urgensi Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Topik : RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, sanksi administrasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Selasa, 06 Oktober 2020 | 18:14 WIB
Padahal Pasal 13A ini merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pidana, dan dari sisi pemerintah dapat memberikan pendapatan yang banyak akibat dari sanksi 200% tersebut
1
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 10:38 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 19 Januari 2021 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Januari 2021 | 09:41 WIB
PELAPORAN SPT
Kamis, 14 Januari 2021 | 19:06 WIB
UJI MATERIEL
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL