Trusted Indonesian Tax News Portal
|

Utang Ditambah, Belanja Dipangkas

0
0

JAKARTA, DDTCNews —Catatan lemahnya ekonomi Indonesia menjadi berita utama beberapa media cetak pagi ini, Selasa (17/5). Gambaran pelemahan tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 2014, yang tentu akan memengaruhi penerimaan pajak.

Meski demikian, pemerintah tak patah arang. Selain menambah utang, pemerintah memangkas belanja hingga Rp50 triliun guna menyiasati kemungkinan shortfall penerimaan pajak tahun ini. Apakah strategi itu akan berhasil? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Perdagangan Indonesia Lemah bin Gempor: Meski catatan neraca perdagangan per April 2016 surplus, namun nilai ekspor Indonesia sejak 2014 terus merosot. Diperkirakan pada bulan Mei ini ekonomi akan mulai menggeliat.
  • Kencangkan Ikat Pinggang, APBN Dibabat: Presiden telah mengeluarkan aturan pemangkasan anggaran APBN 2016 melalui Instruksi Presiden No 4/2016, sebesar total Rp 50,02 triliun.
  • Kontraksi Jadi Peringatan: Penerimaan pajak nonmigas masih terkontraksi hingga akhir April menjadi peringatan untuk merevisi target APBN 2016. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir April hanya Rp272 triliun, turun 8,1% dari tahun lalu.
  • RUU Tax Amnesty Belum Jelas, Pemerintah Galau: Pasal per pasal masih dibahas dalam beleid tentang tax amnesty. Menkeu berharap pada Juni 2016 pembahasan segera dirampungkan guna menggenjot penerimaan negara.
  • Diskon Pajak Obligasi Bikin SBN Makin Dilirik: Wacana pembebasan pajak atas bunga SBN akan memicu sebagian investor untuk mengalihkan dana mereka secara perlahan dari instrumen terkena pajak bunga 20% ke SBN.
  • Waspada, Sinyal Ekonomi Kembali Melemah!: Tekanan ekonomi telah menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi kenaikan harga membuat konsumen mulai pilih-pilih untuk memenuhi kebutuhan primer ketimbang kebutuhan sekunder.
  • Bisnis Properti Bergairah Kembali: Pertumbuhan bisnis properti berpeluang naik hingga 30% pada semester II-2016, ditopang oleh insentif pajak yang mulai direspons oleh para pengembang dan pembeli.
  • Kontroversi Pengenaan Pajak bagi OJK: Pengenaan PPh terhadap OJK akan melihat seperti model pengenaan PPh bagi surplus BI. Sebab, OJK dan BI merupakan institusi pemerintah yang “tidak murni” sebagai subjek pajak.
  • Kena Denda Rp45 Triliun, Google Panik: Google menghadapi ancaman denda antimonopoli oleh Komisi Eropa terkait promosi jasa belanja online melalui situs pencarian internet dan menyampingkan jasa sejenis milik perusahaan lain.*
  • Perdagangan Indonesia Lemah bin Gempor: Meski catatan neraca perdagangan per April 2016 surplus, namun nilai ekspor Indonesia sejak 2014 terus merosot. Diperkirakan pada bulan Mei ini ekonomi akan mulai menggeliat.
  • Kencangkan Ikat Pinggang, APBN Dibabat: Presiden telah mengeluarkan aturan pemangkasan anggaran APBN 2016 melalui Instruksi Presiden No 4/2016, sebesar total Rp 50,02 triliun.
  • Kontraksi Jadi Peringatan: Penerimaan pajak nonmigas masih terkontraksi hingga akhir April menjadi peringatan untuk merevisi target APBN 2016. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir April hanya Rp272 triliun, turun 8,1% dari tahun lalu.
  • RUU Tax Amnesty Belum Jelas, Pemerintah Galau: Pasal per pasal masih dibahas dalam beleid tentang tax amnesty. Menkeu berharap pada Juni 2016 pembahasan segera dirampungkan guna menggenjot penerimaan negara.
  • Diskon Pajak Obligasi Bikin SBN Makin Dilirik: Wacana pembebasan pajak atas bunga SBN akan memicu sebagian investor untuk mengalihkan dana mereka secara perlahan dari instrumen terkena pajak bunga 20% ke SBN.
  • Waspada, Sinyal Ekonomi Kembali Melemah!: Tekanan ekonomi telah menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi kenaikan harga membuat konsumen mulai pilih-pilih untuk memenuhi kebutuhan primer ketimbang kebutuhan sekunder.
  • Bisnis Properti Bergairah Kembali: Pertumbuhan bisnis properti berpeluang naik hingga 30% pada semester II-2016, ditopang oleh insentif pajak yang mulai direspons oleh para pengembang dan pembeli.
  • Kontroversi Pengenaan Pajak bagi OJK: Pengenaan PPh terhadap OJK akan melihat seperti model pengenaan PPh bagi surplus BI. Sebab, OJK dan BI merupakan institusi pemerintah yang “tidak murni” sebagai subjek pajak.
  • Kena Denda Rp45 Triliun, Google Panik: Google menghadapi ancaman denda antimonopoli oleh Komisi Eropa terkait promosi jasa belanja online melalui situs pencarian internet dan menyampingkan jasa sejenis milik perusahaan lain.*
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, shortfall pajak
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Sabtu, 10 September 2016 | 14:30 WIB
KINERJA BUMN
Rabu, 26 Desember 2018 | 17:53 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:31 WIB
BERITA DARI VIENNA
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 16:49 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND