Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Usulan Revisi Perda Menguat

0
0

MEDAN, DDTCNews — Usulan untuk merevisi peraturan daerah (Perda) Kota Medan mengenai pajak reklame kian menguat, sehubungan dengan banyaknya penunggakan pajak reklame dan penataan lokasi reklame yang tidak memperhatikan aspek kenyamanan kota.

Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Ilhamsyah mengatakan revisi Perda tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan penataan reklame agar selaras dengan penataan Kota Medan. Dia juga meminta agar pengusaha periklanan (advertising) dapat terlibat dalam proses revisi perda tersebut.

“Selama ini ada yang kurang pas dari perda pajak reklame dan peraturan wali kota yang menjadi turunannya, sehingga fokus penataan dan penindakan reklame tidak jelas. Namun, permasalahan reklame ini tidak bisa dipisahkan dari pengusaha yang berinvestasi di Kota Medan,” ujarnya, pekan lalu (18/5).

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

Tahun lalu, DPRD Kota Medan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reklame, sebagai respons atas banyak keluhan yang terkait dengan masalah reklame di Kota Medan. Pansus juga telah menyimpulkan perlu perbaikan menyeluruh terhadap masalah tersebut, mulai dari sisi administrasi hingga tata kota.

Pasalnya, pesatnya pertumbuhan reklame yang telah merusak kenyamanan dan estetika kota nyata-nyata tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak reklame secara signifikan. Akan tetapi, Pansus belum sampai pada rekomendasi perlunya perda pajak reklame direvisi.

Menurut Ilhamsyah, pajak reklame perlu direvisi tetapi jangan sampai mengorbankan aspek pendapatan asli daerah. Karena itu, seperti dikutip dnaberita.com, masukan pelaku usaha periklanan perlu didengar. Dia berharap nantinya revisi perda pajak reklame ini dapat mempertemukan berbagai kepentingan.

Baca Juga: Ribuan Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan

Menanggapi usulan ini, Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Medan Landen Marbun menyatakan usulan tersebut sudah sempat mengemuka di forum Pansus. Dia juga mengapresiasi langkah tegas penertiban reklame dan setuju apabila pengusaha dilibatkan dalam proses revisi perda pajak reklame. (Bsi)

“Selama ini ada yang kurang pas dari perda pajak reklame dan peraturan wali kota yang menjadi turunannya, sehingga fokus penataan dan penindakan reklame tidak jelas. Namun, permasalahan reklame ini tidak bisa dipisahkan dari pengusaha yang berinvestasi di Kota Medan,” ujarnya, pekan lalu (18/5).

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

Tahun lalu, DPRD Kota Medan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reklame, sebagai respons atas banyak keluhan yang terkait dengan masalah reklame di Kota Medan. Pansus juga telah menyimpulkan perlu perbaikan menyeluruh terhadap masalah tersebut, mulai dari sisi administrasi hingga tata kota.

Pasalnya, pesatnya pertumbuhan reklame yang telah merusak kenyamanan dan estetika kota nyata-nyata tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak reklame secara signifikan. Akan tetapi, Pansus belum sampai pada rekomendasi perlunya perda pajak reklame direvisi.

Menurut Ilhamsyah, pajak reklame perlu direvisi tetapi jangan sampai mengorbankan aspek pendapatan asli daerah. Karena itu, seperti dikutip dnaberita.com, masukan pelaku usaha periklanan perlu didengar. Dia berharap nantinya revisi perda pajak reklame ini dapat mempertemukan berbagai kepentingan.

Baca Juga: Ribuan Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan

Menanggapi usulan ini, Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Medan Landen Marbun menyatakan usulan tersebut sudah sempat mengemuka di forum Pansus. Dia juga mengapresiasi langkah tegas penertiban reklame dan setuju apabila pengusaha dilibatkan dalam proses revisi perda pajak reklame. (Bsi)

Topik : pajak reklame, perda pajak reklame, reklame kota medan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR