Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Usulan Revisi Perda Menguat

A+
A-
0
A+
A-
0
Usulan Revisi Perda Menguat

MEDAN, DDTCNews — Usulan untuk merevisi peraturan daerah (Perda) Kota Medan mengenai pajak reklame kian menguat, sehubungan dengan banyaknya penunggakan pajak reklame dan penataan lokasi reklame yang tidak memperhatikan aspek kenyamanan kota.

Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Ilhamsyah mengatakan revisi Perda tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan penataan reklame agar selaras dengan penataan Kota Medan. Dia juga meminta agar pengusaha periklanan (advertising) dapat terlibat dalam proses revisi perda tersebut.

“Selama ini ada yang kurang pas dari perda pajak reklame dan peraturan wali kota yang menjadi turunannya, sehingga fokus penataan dan penindakan reklame tidak jelas. Namun, permasalahan reklame ini tidak bisa dipisahkan dari pengusaha yang berinvestasi di Kota Medan,” ujarnya, pekan lalu (18/5).

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak, Reklame Ilegal Tumbuh Subur Selama Pandemi Corona

Tahun lalu, DPRD Kota Medan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reklame, sebagai respons atas banyak keluhan yang terkait dengan masalah reklame di Kota Medan. Pansus juga telah menyimpulkan perlu perbaikan menyeluruh terhadap masalah tersebut, mulai dari sisi administrasi hingga tata kota.

Pasalnya, pesatnya pertumbuhan reklame yang telah merusak kenyamanan dan estetika kota nyata-nyata tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak reklame secara signifikan. Akan tetapi, Pansus belum sampai pada rekomendasi perlunya perda pajak reklame direvisi.

Menurut Ilhamsyah, pajak reklame perlu direvisi tetapi jangan sampai mengorbankan aspek pendapatan asli daerah. Karena itu, seperti dikutip dnaberita.com, masukan pelaku usaha periklanan perlu didengar. Dia berharap nantinya revisi perda pajak reklame ini dapat mempertemukan berbagai kepentingan.

Baca Juga: Duh, Kepatuhan Pajak Pengusaha Reklame Masih Rendah

Menanggapi usulan ini, Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Medan Landen Marbun menyatakan usulan tersebut sudah sempat mengemuka di forum Pansus. Dia juga mengapresiasi langkah tegas penertiban reklame dan setuju apabila pengusaha dilibatkan dalam proses revisi perda pajak reklame. (Bsi)

Topik : pajak reklame, perda pajak reklame, reklame kota medan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 20 Agustus 2018 | 09:22 WIB
KOTA MEDAN
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 14:21 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Kamis, 02 Agustus 2018 | 09:38 WIB
KABUPATEN LUWU
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK