Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Usulan Reformasi 'Pajak Tidak Langsung' Disetujui

A+
A-
2
A+
A-
2
Usulan Reformasi 'Pajak Tidak Langsung' Disetujui

Ilustrasi.

BRASILIA, DDTCNews Komite khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Brazil telah menyetujui usulan reformasi sistem pemungutan pajak tidak langsung (indirect tax). Usulan reformasi sistem pajak tidak langsung menyatakan bahwa adanya penyederhanaan proses pemungutan pajak tidak langsung yang berlaku saat ini.

Sebagaimana dilansir oleh CCH Online (Wolter Kluwer), daam usulan reformasi yang disetujui tersebut, sistem pemungutan pajak tidak langsung hanya akan dilakukan secara terpusat oleh otoritas pajak yang sama.

Ada empat hal yang diatur dalam usulan reformasi pajak tidak langsung, yaitu pertama, penghapusan jenis-jenis pajak tidak langsung dan cukai yang dipungut oleh otoritas pajak di kotamadya, negara bagian, dan pemerintah federal.

Baca Juga: Wah! Negara Ini Janjikan Pembebasan PPh Obligasi Bagi Investor Asing

Kedua, penerapan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sistem pajak tidak langsung. PPN hanya akan dikenakan secara tunggal oleh pemerintah federal (Imposto sobre Bens e Serviços atau IBS). IBS akan dikenakan beberapa ketentuan pengecualian dan rezim khusus.

Ketiga, sistem IBS akan menggunakan prinsip tujuan (destination principle) dan menghapus prinsip yang berlaku pada sistem saat ini, yaitu prinsip asal (origin principle). Keempat, adanya distribusi penerimaan yang dikumpulkan oleh sistem IBS kepada negara bagian dan kota berdasarkan kontribusi mereka kepada dasar pengenaan IBS.

Keseluruhan penerimaan negara yang terpusat melalui IBS akan diawasi oleh komite pengawas nasional (National Supervising). Komite pengawas nasional terdiri atas otoritas pajak yang berada di negara bagian dan kotamadya dan bersifat independen terkait dengan struktur organisasi dan kewenangannya. Usulan reformasi pajak tidak langsung ini diklaim akan memberikan kemudahan kepada para wajib pajak di Brazil.

Baca Juga: Reformasi Pajak Migas, Otoritas Ini Incar Tambahan Penerimaan Rp20 T

“Brazil memiliki sistem pemungutan pajak tidak langsung yang sangat kompleks di mana terdiri atas jenis pajak yang banyak dan dipungut oleh otoritas pajak yang berbeda. Alhasil, wajib pajak dan otoritas pajak menanggung biaya administrasi yang tinggi.” demikian keterangan Mr. Hauly, salah satu anggota DPR Brazil.

Sebagai informasi, usulan perubahan sistem pajak tidak langsung telah dibahas sejak 2016. DPR dan Senat di Brazil telah memilih sistem pemungutan pajak tidak langsung yang berlaku di sebagian besar negara-negara di Eropa yang hanya mengenakan satu jenis pajak tidak langsung, yaitu PPN untuk barang dan jasa. (Amu)

Baca Juga: Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak internasional, reformasi pajak, brazil

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:00 WIB
AUSTRALIA

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

Selasa, 10 Mei 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kinerja Inflasi di Tengah Kenaikan Tarif PPN, Ini Kata BKF

Minggu, 08 Mei 2022 | 10:30 WIB
FILIPINA

Reformasi Pajak Duterte Beri Tambahan Penerimaan

Rabu, 27 April 2022 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Calon Wakil PM Korsel Ini Janjikan Reformasi Sistem Pajak Real Estat

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara