SOLO, DDTCNews – Universitas Sebelas Maret (UNS) dan DDTC menandatangani kerja sama pendidikan pajak pada hari ini, Rabu (14/12/2022).

Kerja sama dilakukan dengan pihak Rektorat UNS dan DDTC melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Penandatanganan secara langsung dilakukan oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho dan Founder DDTC Darussalam.

Kemudian, ada penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak Sekolah Vokasi UNS dan DDTC. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Dekan Sekolah Vokasi UNS Santoso Tri Hananto bersama Founder DDTC Darussalam.

Rektor UNS Jamal Wiwoho menyambut baik adanya kerja sama dalam bidang pajak tersebut. Menurutnya, UNS akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DDTC, untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Jadi lulusan UNS, baik sarjana maupun vokasi, bisa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika industri, termasuk dalam bidang perpajakan,” ujarnya.

Adanya kebijakan Kampus Merdeka, sambung Jamal, juga menjadi pintu masuk bagi universitas untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan praktisi dan industri. Dengan demikian, ada potensi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai dengan kebutuhan zaman.

Founder DDTC Darussalam menyatakan institusinya sangat terbuka dengan berbagai kolaborasi kegiatan konkret yang akan dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepahaman. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah riset bersama.

“Kita menanti kerja sama konkret dan siap mendukung apa saja yang bisa kita lakukan bersama. Misalnya, melakukan riset bersama, menerima mahasiswa magang, pembuatan kurikulum dan materi, hingga training dosen,” kata pria yang juga sebagai alumnus UNS tersebut.

MoU dengan perguruan tinggi tersebut merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu mengeliminasi informasi asimetris dalam masyarakat pajak Indonesia. Sebelumnya, UNS melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga telah menjalin kerja sama pendidikan.

Hingga saat ini, DDTC telah menjalin kerja sama pendidikan dengan 33 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, dan Universitas Sebelas Maret.

Kemudian, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, Universitas Multimedia Nusantara, IBI Kwik Kian Gie, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Lalu, Universitas Pamulang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Negeri Padang, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, dan UPN Veteran Jakarta.

Selanjutnya, Universitas Jember, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Ubaya, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Nasional (Unas), Universitas Negeri Malang, Universitas Ibn Khaldun Bogor (Uika), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Sebagai informasi, penandatanganan MoU dilakukan bersamaan dengan seminar nasional bertajuk Reformasi Sektor Pajak Indonesia: Perkembangan Terkini dan Agenda ke Depan.

Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji dan Dosen D-3 Perpajakan Sekolah Vokasi UNS Sri Suranta hadir sebagai pembicara. Kepala Program Studi D-3 Akuntansi Sekolah Vokasi UNS Muhammad Syafiqurrahman menjadi moderator.

Selain itu, ada pula peresmian Klinik Akuntansi dan Pajak. Simak ‘Sekolah Vokasi UNS Kini Punya Klinik Akuntansi dan Pajak’. (kaw)