SEKOLAH VOKASI UNS - DDTC

Sekolah Vokasi UNS Kini Punya Klinik Akuntansi dan Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 14 Desember 2022 | 11:45 WIB
Sekolah Vokasi UNS Kini Punya Klinik Akuntansi dan Pajak

Peresmian Klinik Akuntansi dan Pajak Sekolah Vokasi UNS. Dari kiri ke kanan: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo, Rektor UNS Jamal Wiwoho, Dekan Sekolah Vokasi UNS Santoso, dan Founder DDTC Darussalam.

SOLO, DDTCNews - Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) resmi membuka Klinik Akuntansi dan Pajak.

Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan kehadiran Klinik Akuntansi dan Pajak akan meningkatkan peran kampus dalam memberikan edukasi perpajakan kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Menurutnya, setiap mahasiswa akuntansi dan perpajakan di Sekolah Vokasi UNS juga harus terlibat dalam kegiatan edukasi tersebut.

"Buktikan ini sebagai daya topang merdeka belajar dan kampus merdeka. Utamanya, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan mahasiswa [memperoleh edukasi pajak]," katanya, Rabu (14/12/2022).

Baca Juga:
Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

Jamal meresmikan langsung Klinik Akuntansi dan Pajak Sekolah Vokasi UNS bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo dan Founder DDTC Darussalam. Klinik tersebut akan memberikan pelayanan pajak baik secara online maupun tatap muka.

Jamal mengatakan Sekolah Vokasi UNS sebetulnya telah memiliki tax center pada 2008-2009. Setelah sempat mati suri, tax center tersebut kini dihidupkan kembali dengan program edukasi perpajakan yang lebih matang.

Dia menyebut kehadiran Klinik Akuntansi dan Pajak menjadi bagian dari upaya Sekolah Vokasi UNS melakukan pengkajian, pendidikan, serta memberikan edukasi perpajakan kepada para mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan yang dijalankan pada klinik ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga dosen dan para profesional, terutama dari Kanwil DJP Jawa Tengah II dan DDTC.

Baca Juga:
Gratis! UNS Gelar Webinar Nasional Digitalisasi Kebijakan Perpajakan

"Mahasiswa akuntansi dan perpajakan harus melek, harus ikut serta dalam program yang dilakukan tax center ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengaku senang terhadap inisiatif Sekolah Vokasi UNS membentuk Klinik Akuntansi dan Pajak. Menurutnya, keterlibatan tax center sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak memiliki kontribusi penting dalam APBN.

Sebagai otoritas pajak, DJP akan ikut mendukung Klinik Akuntansi dan Pajak. Misalnya, melalui keterlibatan para penyuluh pajak dalam memberikan edukasi, termasuk membagikan pemahaman agar sukarelawan tax center percaya diri berhadapan dengan masyarakat.

"Kami terus mendukung seluruh kegiatan kepada komunitas, institusi, atau perkumpulan yang bekerja mendorong kepatuhan atau voluntary perpajakan, baik melalui share kepada masyarakat maupun pendalaman nilai luhur perpajakan," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

Jumat, 14 Juni 2024 | 08:15 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Gratis! UNS Gelar Webinar Nasional Digitalisasi Kebijakan Perpajakan

Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB KONSULTASI PAJAK

Jual Kembali Emas Perhiasan Tanpa Faktur Pajak, Berapa Tarif PPN-nya?

Rabu, 12 Juni 2024 | 11:00 WIB LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak Komisaris Perusahaan Berdasarkan Ketentuan Terbaru

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB