Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Uji Coba e-Bupot Unifikasi Mulai Bulan Depan

A+
A-
13
A+
A-
13
Uji Coba e-Bupot Unifikasi Mulai Bulan Depan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi pada 5 kantor pajak wilayah DKI Jakarta. Rencana otoritas pajak tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/1/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi penggunaan e-bupot unifikasi tidak akan dilakukan secara serentak untuk seluruh wajib pajak. Pada tahap awal, DJP akan melakukan uji coba pada 2 KPP Madya dan 3 KPP Pratama.

"5 KPP itu adalah KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jaksel I, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat," katanya.

Baca Juga: Susun Aturan Pinjaman Online, DJP Pastikan Tidak Ada Jenis Pajak Baru

Sesuai dengan ketentuan pada PER-23/PJ/2020, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh) unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-bupot unifikasi.

Adapun SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain mengenai penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi, ada pula bahasan tentang polemik pajak digital setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan adanya potensi diskriminasi. Selain itu, beberapa media juga membahas rencana pengetatan ketentuan terkait tax holiday.

Baca Juga: Atpetsi Gelar Webinar Soal Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Uji Coba 2 Tahap

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dalam waktu dekat DJP akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terdaftar di 5 lokasi tersebut untuk ikut serta dalam piloting aplikasi e-bupot unifikasi. Proses uji coba aplikasi akan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, wajib pajak yang tidak memanfaatkan layanan dari perusahaan penyedia jasa perpajakan (PJAP) akan mulai uji coba lebih dulu pada masa pajak Februari 2021. Kedua, wajib pajak yang menggunakan PJAP mulai menjajal aplikasi e-bupot unifikasi pada masa pajak Maret 2021.

Baca Juga: Atpetsi Gelar Webinar Pengisian SPT Tahunan PPh Badan, Tertarik?

"Kita bagi 2, WP yang non-PJAP mulai masa pajak Februari 2021, sedangkan yang menggunakan PJAP mulai masa pajak Maret 2021 karena PJAP perlu waktu untuk menyesuaikan aplikasi mereka," terangnya. (DDTCNews)

  • Batasan Waktu Realisasi Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku akan mengusulkan revisi ketentuan batasan waktu wajib direalisasikannya komitmen investasi setelah menerima keputusan pemberian tax holiday. Saat ini, batasan waktu dipatok 1 tahun.

“Nah sekarang kita lagi rumuskan agar tidak 1 tahun. Mungkin berapa, kita lagi merumuskan. Kenapa itu dilakukan? Dalam rangka sama-sama mengontrol,” ujarnya. Simak artikel ‘Duh, Ribuan Triliun Komitmen Penerima Tax Holiday Belum Diinvestasikan’. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Ciptakan Sistem Pajak yang Ideal, 2 Aspek Ini Perlu Dioptimalkan
  • Tidak Buru-Buru Revisi Aturan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan aturan tax holiday saat ini sudah mengatur secara komprehensif, mulai dari kriteria dan persyaratan perolehan fasilitas hingga keadaan yang dapat membuat fasilitas tersebut dicabut.

Batasan waktu realisasi komitmen investasi juga telah diatur secara detail. Dalam konteks realisasi atas komitmen, menurutnya, pemerintah perlu memahami proses investasi umumnya bertahap dan bersifat multi years. Dalam konteks saat ini, perlambatan atau penundaan investasi juga bisa diakibatkan karena dampak pandemi Covid-19.

“Artinya, kita juga perlu memetakan lebih jauh faktor-faktor yang menghambat realisasi dan mencari solusi atas hal tersebut. Tidak buru-buru merevisi aturan. Karena menurut saya aturannya sudah baik,” ujar Bawono. (Kontan)

Baca Juga: Ratusan Relawan Pajak Ditempatkan di 15 KPP
  • Polemik Pajak Digital

Polemik pajak digital antara Indonesia dan Amerika Serikat berlanjut di World Trade Organization (WTO). Ada 2 isu utama dalam polemik tersebut. Pertama, penerapan klasifikasi barang dan pembebasan tarif bea masuk atas peranti lunak yang diatur dalam PMK 17/2018. Kedua, pemajakan ekonomi digital dalam UU 2/2020.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pada saat ini, Indonesia tengah bertarung di WTO melawan penolakan skema pemajakan ekonomi digital yang dikeluhkan Amerika Serikat. “Kementerian Luar Negeri adalah koordinator perundingan isu perdagangan elektronik di WTO, dan salah satu agendanya adalah digital tax,” katanya. (Bisnis Indonesia)

  • 1.700 Bidang Usaha Terbuka

Kemenko Perekonomian mengungkapkan akan ada lebih dari 1.700 bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal setelah disahkannya UU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Baca Juga: Dikukuhkan, 160 Relawan Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat Siap Bertugas

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hanya terdapat 136 bidang usaha yang kegiatan usahanya dibatasi, yakni 90 bidang usaha yang dialokasikan atau wajib kemitraan dengan koperasi dan UMKM serta 46 bidang usaha yang investasinya harus memenuhi syarat tertentu.

"Bidang usaha yang terbuka mencapai 1.700 bidang usaha dengan rule of thumb investasi di bawah Rp10 miliar adalah untuk UMKM, sedangkan penanam modal asing harus di atas Rp10 miliar," ujar Airlangga. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-bupot unifikasi, Ditjen Pajak, DJP, KPP Madya, KPP Pratama
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Februari 2021 | 16:29 WIB
PP 9/2021
Senin, 22 Februari 2021 | 11:20 WIB
KONSULTAN PAJAK
Senin, 22 Februari 2021 | 09:35 WIB
PP 9/2021
Senin, 22 Februari 2021 | 09:00 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19