Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menilai transformasi ekonomi ramah lingkungan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Dukungan melalui seluruh instrumen kebijakan fiskal pun diperlukan untuk memastikan transformasi berjalan mulus.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam jangka menengah dan panjang terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya memastikan agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dapat tercapai. Menurutnya, pencapaian target SDGs tidak cukup dengan basis green economy, tetapi ikut mencakup agenda zero net emissions.

"Pada jangka menengah dan panjang tujuannya bukan saja green economy tetapi menuju zero net emissions. Hal ini bukan lagi menjadi pilihan tetapi sudah menjadi kewajiban untuk mewariskan dunia yang lebih sehat ke generasi selanjutnya," katanya dalam Webinar HUT ke-64 IAI bertajuk The Role of Indonesia's Presidency of G-20: From Sustainable Financing to Sustainable Development Goals, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Suahasil menuturkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah menggunakan semua instrumen fiskal mulai dari belanja sampai dengan pos pembiayaan. Dia menyampaikan pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan baru dalam menjamin tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.

Situasi pandemi memaksa pemerintah untuk meningkatkan defisit anggaran kerena kinerja penerimaan menurun, namun belanja pemerintah tidak boleh ikut turun. Oleh karena itu berbagai terobosan kebijakan ditempuh untuk menjamin target pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tetap berjalan.

Salah satu yang dilakukan adalah terobosan dalam kebijakan pembiayaan. Pemerintah melakukan modifikasi penerbitan Green Sukuk berbasis syariah yang menjadi negara pertama di dunia mengimplementasikan pembiayaan proyek pembangunan ramah lingkungan berbasis prinsip syariah.

Baca Juga: Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

"Dari pemerintah selain green tagging pada belanja, ada juga green bond yang digabung dengan sukuk. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang terbitkan green sukuk bond," terangnya.

Suahasil menambahkan instrumen baru pada sisi pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi ramah lingkungan. Dalam jangka panjang diharapkan mampu membuat kegiatan ekonomi nasional bergerak tanpa menimbulkan emisi.

"Keputusan mengeluarkan instrumen tersebut sebagai support perbaikan green economy menuju zero net emissions. Ini juga mendorong kebijakan yang lebih baik dalam proses pemulihan ekonomi," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Topik : kebijakan fiskal, kinerja fiskal, insentif pajak, green economy, green tagging, green sukuk, green bond, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS