Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menilai transformasi ekonomi ramah lingkungan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Dukungan melalui seluruh instrumen kebijakan fiskal pun diperlukan untuk memastikan transformasi berjalan mulus.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam jangka menengah dan panjang terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya memastikan agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dapat tercapai. Menurutnya, pencapaian target SDGs tidak cukup dengan basis green economy, tetapi ikut mencakup agenda zero net emissions.

"Pada jangka menengah dan panjang tujuannya bukan saja green economy tetapi menuju zero net emissions. Hal ini bukan lagi menjadi pilihan tetapi sudah menjadi kewajiban untuk mewariskan dunia yang lebih sehat ke generasi selanjutnya," katanya dalam Webinar HUT ke-64 IAI bertajuk The Role of Indonesia's Presidency of G-20: From Sustainable Financing to Sustainable Development Goals, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga: Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Suahasil menuturkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah menggunakan semua instrumen fiskal mulai dari belanja sampai dengan pos pembiayaan. Dia menyampaikan pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan baru dalam menjamin tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.

Situasi pandemi memaksa pemerintah untuk meningkatkan defisit anggaran kerena kinerja penerimaan menurun, namun belanja pemerintah tidak boleh ikut turun. Oleh karena itu berbagai terobosan kebijakan ditempuh untuk menjamin target pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tetap berjalan.

Salah satu yang dilakukan adalah terobosan dalam kebijakan pembiayaan. Pemerintah melakukan modifikasi penerbitan Green Sukuk berbasis syariah yang menjadi negara pertama di dunia mengimplementasikan pembiayaan proyek pembangunan ramah lingkungan berbasis prinsip syariah.

Baca Juga: Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

"Dari pemerintah selain green tagging pada belanja, ada juga green bond yang digabung dengan sukuk. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang terbitkan green sukuk bond," terangnya.

Suahasil menambahkan instrumen baru pada sisi pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi ramah lingkungan. Dalam jangka panjang diharapkan mampu membuat kegiatan ekonomi nasional bergerak tanpa menimbulkan emisi.

"Keputusan mengeluarkan instrumen tersebut sebagai support perbaikan green economy menuju zero net emissions. Ini juga mendorong kebijakan yang lebih baik dalam proses pemulihan ekonomi," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Topik : kebijakan fiskal, kinerja fiskal, insentif pajak, green economy, green tagging, green sukuk, green bond, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:22 WIB
KINERJA FISKAL

Pajak Lebih dari 100% dan Tumbuh 19,2%, Kepala BKF: Ini Luar Biasa

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Jamin Vaksin Booster Bebas Pajak dan Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:51 WIB
PMK 226/2021

Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak