KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tiga Jenis Bansos Ini Mulai Disalurkan Pekan Keempat Maret 2021

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Maret 2021 | 09:43 WIB
Tiga Jenis Bansos Ini Mulai Disalurkan Pekan Keempat Maret 2021

Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Humas Setkab/Oji)
 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dimulai pada pekan keempat Maret 2021 dan akan didistribusikan melalui bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan terdapat tiga bansos yang digulirkan antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai dengan target 18,8 juta keluarga, Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta keluarga, dan Bantuan Subsidi Tunai dengan target 10 juta keluarga.

“Harapan kami, bisa direalisasikan pada minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk April, kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya dikutip dari Setkab, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Saat ini, lanjut Risma, pemerintah tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos. Ini akan segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan ternyata belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan.

“Ada kurang lebih yang kami harus jemput perbaikan datanya. Jadi kami menurunkan staf untuk bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat [penyaluran bansos] di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Risma menambahkan Kemensos bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di sejumlah daerah, termasuk suku-suku terpencil di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang benar. Untuk itu, mantan wali kota Surabaya ini berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.

“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verivali [verifikasi dan validasi] data di lapangan,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak