Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

A+
A-
95
A+
A-
95
Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

Tampilan depan aplikasi e-Nofa. 

DITJEN Pajak (DJP) akan melakukan downtime pada portal e-Faktur dan e-Nofa mulai Jumat (17/1/2020) pukul 17.00 WIB hingga Senin (20/1/2020) pukul 08.00 WIB. Hal ini dilakukan sehubungan dengan rencana kegiatan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-Nofa?

Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak atau e-Nofa adalah situs web yang digunakan untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online. Berdasarkan Perdirjen Pajak No.PER 24/PJ/2012, NSFP adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

NSFP sendiri berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP dan terdiri atas 13 digit. Sebagai nomor seri faktur, NSFP menjadi salah satu syarat dalam pembuatan faktur pajak yang harus dipenuhi oleh PKP. Hal ini sesuai dengan Perdirjen No.24/PJ/2012 yang mengatur bahwa PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan NSFP yang telah ditetapkan DJP.

Lebih lanjut, merujuk pada Perdirjen No.17/PJ/2014 PKP dapat melakukan permintaan NSFP melalui melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dan/atau melalui laman yang ditentukan dan disediakan oleh DJP. Laman yang ditentukan DJP untuk mengakses NSFP tersebut dapat diakses melalui situs https://efaktur.pajak.go.id. Situs web inilah yang menjadi portal untuk PKP mengakses e-Nofa atau bisa disebut situs e-Nofa.

Situs tersebut telah diluncurkan DJP sejak 2013 lalu. DJP meluncurkan situs e-Nofa untuk memudahkan PKP meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, DJP merilis e-Nofa untuk mendukung penerapan e-Faktur, memudahkan pengawasan, serta mencegah munculnya faktur pajak fiktif.

Baca Juga: Ramai Tagar 'LupaEFIN' di Twitter, DJP Bantu Wajib Pajak Lapor SPT

Setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi oleh PKP untuk mendapatkan NSFP melalui e-nofa. Pertama, pemohon NSFP harus telah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki akun PKP. Adapun pengusaha diwajibkan menjadi PKP apabila memiliki omzet dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. Namun, pengusaha kecil juga dapat menjadi PKP apabila mengajukan diri untuk dikukuhkan.

Kedua, memiliki sertifikat elektronik yang memuat identitas wajib pajak dan tanda tangan digital. Sertifikat elektronik ini diberikan kepada PKP sebagai bukti otentikasi pengguna layanan pajak elektronik. Guna mendapatkan sertifikat elektronik ini PKP harus mengajukan permohonan kepada DJP baik secara online maupun langsung secara langsung di kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

Sertifikat elektronik memiliki masa berlaku selama 2 tahun sejak diberikan. Apabila masa berlaku telah habis, PKP dapat mengajukan kembali sertifikat tersebut. Ketiga, memiliki kode aktivasi dan password yang diberikan DJP. Guna mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mengajukan surat permohonan langsung kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.

Baca Juga: Data PPS 20 Januari 2022: 6.220 WP Ungkap Hartanya, Investasi Naik 20%

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah jumlah NSFP yang dapat diajukan tergantung dari jumlah invoice atau faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir. Apabila NSFP elektronik sudah habis, PKP dapat mengajukan permintaan kembali melalui e-Nofa. Lebih lanjut, berikut ini cara untuk mengajukan NSFP melalui e-Nofa:

  • Masuk situs e-Nofa pada laman laman https: //efaktur.pajak.go.id/login menggunakan username dan password PKP atau NPWP yang telah didaftarkan;
  • Setelah berhasil masuk, pilih menu Permintaan NSFP yang letaknya di bagian kiri paling bawah;
  • Kemudian, pilih sertifikat elektronik yang baru diimpor dari. Setelah tahap ini, biasanya akan muncul peringatan Your Connection is Not Private. Peringatan tersebut dapat diabaikan dan langsung menekan opsi Proceed to efaktur.pajak.go.id;
  • Selanjutnya, isilah data yang diminta dengan benar dan ajukan permintaan rentang NSFP yang diinginkan lalu klik proses. (kaw)

Topik : e-faktur, e-nofa, DJP, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:21 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Sudah Kirim Email Soal PPS kepada 3,42 Juta Wajib Pajak

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018