Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mau Tahu Apa Itu E-Faktur? Cek di Sini

A+
A-
4
A+
A-
4
Mau Tahu Apa Itu E-Faktur? Cek di Sini

Ilustrasi logo e-Faktur

DALAM ranah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di Indonesia, dikenal istilah pengusaha kena pajak (PKP). Secara terminologi, PKP didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang No.42/2009 (UU PPN dan PPnBM).

Berbeda dengan pengusaha biasa, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki konsekuensi untuk memenuhi rangkaian kewajiban dan hak sebagai PKP. Salah satu mata rantai rangkaian kewajiban tersebut adalah harus membuat faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat merefleksikan bahwa PKP telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak. Sebagai suatu kewajiban, pembuatan faktur pajak menjadi kegiatan dilakukan berulang sehingga menimbulkan beban adminitrasi yang begitu besar baik bagi pihak otoritas pajak maupun PKP.

Baca Juga: Mau Tahu Perbedaan Tax Allowance dan Tax Holiday? Cek di Sini

Selain itu, faktur pajak juga berkaitan erat dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Terkait dengan mekanisme tersebut, muncul permasalahan lain yang menyangkut faktur pajak diantaranya keterlambatan penerbitan faktur, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, penyalahgunaan faktur, hingga penerbitan faktur pajak oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk menangani permasalahan tersebut, mulai 2014 Ditjen Pajak (DJP) mulai memperkenalkan e-Faktur. Melalui aplikasi tersebut PKP tidak perlu lagi membuat faktur secara manual. Dengan demikian, beban administrasi PKP menjadi lebih ringan. DJP juga lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Mulai 1 Juli 2016, DJP telah mewajibkan PKP untuk menggunakan e-Faktur.

Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-Faktur?

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Perdirektur-jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014, e-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Aplikasi e-Faktur ini dilengkapi pula dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Adapun aplikasi e-Faktur dapat diunduh pada laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Untuk saat ini, aplikasi e-Faktur yang paling mutakhir adalah versi 2.1. Dalam versi aplikasi teranyar itu, DJP telah melakukan sejumlah perbaikan untuk menambal kekurangan yang ada pada aplikasi terdahulu, seperti tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur dan gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi client.

Dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual, aplikasi e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP. E-Faktur menawarkan keunggulan, seperti format sudah ditentukan DJP sehingga membuat faktur lebih seragam. Keunggulan lain adalah tanda tangan secara elektronik berbentuk QR Code untuk menjamin keamanan transaksi. Selain itu, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Aplikasi e-Faktur menggunakan aplikasi yang sama dengan pelaporan SPT PPN. E-Faktur membuat PKP dapat meminta meminta nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (kaw)

Baca Juga: Tiga Sektor Usaha yang Dinilai Shadow Economy oleh DJP

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat merefleksikan bahwa PKP telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak. Sebagai suatu kewajiban, pembuatan faktur pajak menjadi kegiatan dilakukan berulang sehingga menimbulkan beban adminitrasi yang begitu besar baik bagi pihak otoritas pajak maupun PKP.

Baca Juga: Mau Tahu Perbedaan Tax Allowance dan Tax Holiday? Cek di Sini

Selain itu, faktur pajak juga berkaitan erat dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Terkait dengan mekanisme tersebut, muncul permasalahan lain yang menyangkut faktur pajak diantaranya keterlambatan penerbitan faktur, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, penyalahgunaan faktur, hingga penerbitan faktur pajak oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk menangani permasalahan tersebut, mulai 2014 Ditjen Pajak (DJP) mulai memperkenalkan e-Faktur. Melalui aplikasi tersebut PKP tidak perlu lagi membuat faktur secara manual. Dengan demikian, beban administrasi PKP menjadi lebih ringan. DJP juga lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Mulai 1 Juli 2016, DJP telah mewajibkan PKP untuk menggunakan e-Faktur.

Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-Faktur?

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Perdirektur-jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014, e-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Aplikasi e-Faktur ini dilengkapi pula dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Adapun aplikasi e-Faktur dapat diunduh pada laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Untuk saat ini, aplikasi e-Faktur yang paling mutakhir adalah versi 2.1. Dalam versi aplikasi teranyar itu, DJP telah melakukan sejumlah perbaikan untuk menambal kekurangan yang ada pada aplikasi terdahulu, seperti tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur dan gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi client.

Dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual, aplikasi e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP. E-Faktur menawarkan keunggulan, seperti format sudah ditentukan DJP sehingga membuat faktur lebih seragam. Keunggulan lain adalah tanda tangan secara elektronik berbentuk QR Code untuk menjamin keamanan transaksi. Selain itu, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Aplikasi e-Faktur menggunakan aplikasi yang sama dengan pelaporan SPT PPN. E-Faktur membuat PKP dapat meminta meminta nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (kaw)

Baca Juga: Tiga Sektor Usaha yang Dinilai Shadow Economy oleh DJP
Topik : kamus, kamus pajak, e-Faktur, Ditjen Pajak, DJP, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 18 November 2019 | 15:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 28 September 2018 | 13:01 WIB
PARIWISATA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 17:29 WIB
PELANTIKAN PEJABAT
Jum'at, 07 Juli 2017 | 09:01 WIB
APBNP 2017
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:43 WIB
SPECTAXCULAR 2020