Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mau Tahu Apa Itu E-Faktur? Cek di Sini

A+
A-
5
A+
A-
5
Mau Tahu Apa Itu E-Faktur? Cek di Sini

DALAM ranah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di Indonesia, dikenal istilah pengusaha kena pajak (PKP). Secara terminologi, PKP didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang No.42/2009 (UU PPN dan PPnBM).

Berbeda dengan pengusaha biasa, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki konsekuensi untuk memenuhi rangkaian kewajiban dan hak sebagai PKP. Salah satu mata rantai rangkaian kewajiban tersebut adalah harus membuat faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat merefleksikan bahwa PKP telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak. Sebagai suatu kewajiban, pembuatan faktur pajak menjadi kegiatan dilakukan berulang sehingga menimbulkan beban adminitrasi yang begitu besar baik bagi pihak otoritas pajak maupun PKP.

Baca Juga: Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Selain itu, faktur pajak juga berkaitan erat dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Terkait dengan mekanisme tersebut, muncul permasalahan lain yang menyangkut faktur pajak diantaranya keterlambatan penerbitan faktur, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, penyalahgunaan faktur, hingga penerbitan faktur pajak oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk menangani permasalahan tersebut, mulai 2014 Ditjen Pajak (DJP) mulai memperkenalkan e-Faktur. Melalui aplikasi tersebut PKP tidak perlu lagi membuat faktur secara manual. Dengan demikian, beban administrasi PKP menjadi lebih ringan. DJP juga lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Mulai 1 Juli 2016, DJP telah mewajibkan PKP untuk menggunakan e-Faktur.

Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-Faktur?

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut I dan Tax Center Politeknik WBI Medan Teken MoU

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014, e-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Aplikasi e-Faktur ini dilengkapi pula dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Adapun aplikasi e-Faktur dapat diunduh pada laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Untuk saat ini, aplikasi e-Faktur yang paling mutakhir adalah versi 2.1. Dalam versi aplikasi teranyar itu, DJP telah melakukan sejumlah perbaikan untuk menambal kekurangan yang ada pada aplikasi terdahulu, seperti tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur dan gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi client.

Dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual, aplikasi e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP. E-Faktur menawarkan keunggulan, seperti format sudah ditentukan DJP sehingga membuat faktur lebih seragam. Keunggulan lain adalah tanda tangan secara elektronik berbentuk QR Code untuk menjamin keamanan transaksi. Selain itu, tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Aplikasi e-Faktur menggunakan aplikasi yang sama dengan pelaporan SPT PPN. E-Faktur membuat PKP dapat meminta meminta nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (kaw)



Baca Juga: Tok! DPR Sahkan RUU APBN 2021 Jadi Undang-Undang
Topik : kamus, kamus pajak, e-Faktur, Ditjen Pajak, DJP, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 13:17 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 11:41 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Jum'at, 25 September 2020 | 11:24 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 10:56 WIB
PERTUKARAN INFORMASI
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021