Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Unggahan Ditjen Pajak di Twitter. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat masih sering terbalik dan tertukar soal pemahaman pajak pusat dan pajak daerah. Buktinya, tidak sedikit wajib pajak yang bertanya kepada pegawai Ditjen Pajak (DJP) terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal ini diungkapkan DJP melalui unggahan di Twitter, Kamis (27/1/2022) sore. Akun media sosial DJP mem-posting sebuah video yang berisi seorang laki-laki dengan wajah seolah kesal karena pertanyaan, "Pak, saya mau bayar pajak kendaraan".

Latar musik yang diputar adalah 'Separuh Aku' milik band Noah. Menariknya, bagian lirik yang sengaja dipasang admin akun @DitjenPajakRI adalah, "Dan terjadi lagi, kisah lama yang terulang kembali." Hal ini menggambarkan kebingungan masyarakat terkait pajak pusat dan pajak daerah masih saja terjadi dan berulang.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Di bagian bawah unggahan pertama, DJP kemudian me-repost unggahan tahun 2021 lalu yang juga membahas soal pajak pusat dan pajak daerah. Topik ini tampaknya memang perlu diangkat DJP secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perbedaan 2 jenis pajak berdasarkan kewenangan pengelolaannya ini.

Lewat unggahan ini DJP memberi pemahaman sederhana. Pajak pusat dikelola oleh DJP dan unit vertikalnya, yakni KPP. Sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi, kabupaten, dan kantor samsat.

DDTC sendiri sempat membahas secara khusus mengenai pajak pusat dan pajak daerah ini, salah satunya melalui media komik di sini. Secara sederhana, dijelaskan bahwa pajak pusat dikelola oleh Ditjen Pajak, sementara pajak daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah provinsi atau kota.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Jenis pajak yang dikelola pun berbeda. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea meterai.

Di sisi lain, pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, pajak rokok, PBB-P2, pajak reklame, PBJT, hingga opsen PKB serta BBNKB. Total, ada 16 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi dan kabupaten.

Ketentuan soal pajak daerah ini, yang paling terkini, diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Dalam UU HKPD, 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan diintegrasikan ke dalam 1 jenis pajak baru yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

PBJT dikenakan atas konsumsi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Merujuk pada Pasal 51 hingga Pasal 55 UU HKPD, objek PBJT dijabarkan secara lebih terperinci dibandingkan dengan perincian objek pajak yang ada di UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Integrasi 5 jenis pajak berbasis konsumsi ke dalam PBJT bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak pusat dan daerah guna menghindari pemungutan berganda. (sap)

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Topik : pajak pusat, pajak daerah, jenis pajak, penerimaan pajak, PPh, PPN, opsen, pajak hiburan, pajak reklame, pemda, UU HKPD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 17:37 WIB
PPH FINAL (6)

Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Jum'at, 13 Mei 2022 | 15:30 WIB
KOTA DENPASAR

Baru Awal Mei, Kota Ini Sudah Kantongi Penerimaan Pajak Rp150 Miliar

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2