Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Telat Lapor SPT Masa PPh 21? Ini Konsekuensinya

A+
A-
25
A+
A-
25
Telat Lapor SPT Masa PPh 21? Ini Konsekuensinya

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Desember 2019 jatuh pada hari ini, Senin (20/1/2020). Lantas apa konsekuensi jika telat melapor?

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.28/2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melebihi batas waktu perpanjangan penyampaian, maka akan pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Adapun denda untuk SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp100.000.

“Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)…dikenai sanksi administrasi berupa denda…sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya,” demikian bunyi penggalan pasal tersebut.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini

Apabila SPT Masa tidak disampaikan sesuai batas waktu tersebut maka akan diterbitkan surat teguran. Adapun berdasarkan pasal 3 ayat (3), jangka waktu pelaporan untuk SPT Masa paling lama adalah 20 hari setelah akhir masa (bulan) pajak.

Namun, jika tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional tersebut termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional.

Artinya, jika seorang wajib pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda sebesar Rp100.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah sanksi denda tersebut berbeda dengan sanksi denda atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak.

Baca Juga: Ini Rincian Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak, PPh Badan Anjlok

Namun, masih merujuk pada pasal yang sama, terdapat delapan ihwal yang membuat sanksi denda tersebut tidak dikenakan. Pertama, wajib pajak orang pribadi (OP) meninggal dunia. Kedua, wajib pajak OP sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketiga, wajib pajak OP yang berstatus sebagai warga negara asing dan tidak tinggal lagi di Indonesia. Keempat, bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Ketujuh, wajib yang terkena bencana nasional atau kategori bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedelapan, wajib pajak lain yang diatur oleh peraturan menteri keuangan.

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Adapun yang dimaksud dengan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan karyawan. SPT ini memiliki batas waktu pembayaran hingga tanggal 10 bulan berikutnya. (kaw)

“Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)…dikenai sanksi administrasi berupa denda…sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya,” demikian bunyi penggalan pasal tersebut.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini

Apabila SPT Masa tidak disampaikan sesuai batas waktu tersebut maka akan diterbitkan surat teguran. Adapun berdasarkan pasal 3 ayat (3), jangka waktu pelaporan untuk SPT Masa paling lama adalah 20 hari setelah akhir masa (bulan) pajak.

Namun, jika tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional tersebut termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional.

Artinya, jika seorang wajib pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda sebesar Rp100.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah sanksi denda tersebut berbeda dengan sanksi denda atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak.

Baca Juga: Ini Rincian Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak, PPh Badan Anjlok

Namun, masih merujuk pada pasal yang sama, terdapat delapan ihwal yang membuat sanksi denda tersebut tidak dikenakan. Pertama, wajib pajak orang pribadi (OP) meninggal dunia. Kedua, wajib pajak OP sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketiga, wajib pajak OP yang berstatus sebagai warga negara asing dan tidak tinggal lagi di Indonesia. Keempat, bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Ketujuh, wajib yang terkena bencana nasional atau kategori bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedelapan, wajib pajak lain yang diatur oleh peraturan menteri keuangan.

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Adapun yang dimaksud dengan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan karyawan. SPT ini memiliki batas waktu pembayaran hingga tanggal 10 bulan berikutnya. (kaw)

Topik : SPT masa, PPh 21, WP OP karyawan, WP badan, kepatuhan pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa

Bambang Prasetia

Kamis, 23 Januari 2020 | 07:50 WIB
mesti diakhir masa pajaknya harus tetap dilaporkan..SPT nya .. klo perlu di lkk Tax Clearance yang cepat dan canggih .. shg gak terjadi penghindaran pajak... semua keawajiban harus lunas.. sblum mrka hengkang ke LN.. oleh Badan maupun Orang Asing..

Bambang Prasetia

Kamis, 23 Januari 2020 | 07:45 WIB
testing
1
artikel terkait
Sabtu, 15 Februari 2020 | 17:45 WIB
PER-02/2020
Sabtu, 15 Februari 2020 | 10:30 WIB
SE-4/2020
Sabtu, 15 Februari 2020 | 08:30 WIB
KONGRES I AKP2I
Jum'at, 14 Februari 2020 | 19:57 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:07 WIB
INDEKS KERAHASIAAN FINANSIAL GLOBAL