Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Layanan Ekspor Kelapa Sawit Direvisi, Ini Perinciannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Tarif Layanan Ekspor Kelapa Sawit Direvisi, Ini Perinciannya

Ilustrasi. Pekerja mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Muara Sabak Barat, Tajungjabung Timur, Jambi, Jumat (10/7/2020). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merevisi tarif pungutan layanan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) seiring dengan makin membaiknya harga minyak sawit dunia.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurachman mengatakan kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.05/2020. Perubahan aturan tarif CPO tersebut berlaku mulai 10 Desember 2020.

"Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Asosiasi Sebut Insentif Pajak Dorong Pembelian Mobil

Eddy menambahkan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan upaya hilirisasi pemerintah seperti melalui program B30 dan peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Skema penetapan tarif pada PMK Nomor 191/PMK.05/2020 juga berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya tarif pungutan ekspor ditetapkan secara tunggal, kini terdapat 15 layer tarif berdasarkan harga CPO.

Saat ini, pemerintah memberlakukan tarif pungutan ekspor hanya US$55 per ton. Sementara pada ketentuan yang baru, tarif US$55 per ton hanya berlaku jika harga CPO sama atau di bawah US$670 per ton.

Baca Juga: PNS Pensiun Januari 2021, Pencairan Dana Taperum Mulai Diproses Maret

Tarif pungutan ekspor akan naik secara bertahap mengikuti harga CPO, yakni US$60 per ton untuk harga CPO US$695 per ton, hingga US$225 per ton untuk harga CPO di atas US$995 per ton.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk jenis layanan ekspor kelapa sawit lainnya. Misalnya, crude palm kernel oil (CPKO), crude palm olein, crude palm stearin, dan biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan metil ester lebih dari 96,5%.

Meski demikian, ada beberapa jenis layanan yang masih menerapkan tarif pungutan ekspor tetap, yakni tandan buah segar US$0, biji sawit US$25 per ton, bungkil sawit US$25 per ton, dan tandan buah kosong US$15 per ton.

Baca Juga: Pengumuman! PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

Pemerintah, lanjut Eddy, akan menggunakan dana kelolaan hasil pungutan ekspor untuk berbagai hal, seperti perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

"Kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini," ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan mengalokasikan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk 180.000 hektar lahan per tahun.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Atur Surat Ketetapan Pajak Berbentuk Elektronik

Besarnya target luasan lahan yang diremajakan tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan, yaitu Rp30 juta per hektar, atau naik Rp5 juta per hektar, dari sebelumnya sebesar Rp25 juta per hektar. (rig)

Topik : pungutan ekspor, tarif layanan, badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, kemenkeu, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:05 WIB
PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN