Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Target PAD Meleset, Proyek Ini Jadi Tersendat

0
0

SAMARINDA, DDTCNews – Minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda yang baru mencapai Rp154 miliar dari target Rp427 miliar menyebabkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda mengurungkan niat untuk mengajukan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan sebelumnya beberapa institusi seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ingin anggarannya ditambah dalam APBDP.

"Ketiga OPD itu yang paling besar, sementara yang lainnya juga ada, tapi hanya mencapai ratusan juta saja," ungkap Asli di Samarinda, Selasa (20/6).

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Menurutnya, OPD sangat mengharapkan penambahan anggaran dalam APBDP untuk menjalankan kegiatannya. Sementara realisasi PAD yang diungkap berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda menjadi sebab utama urungnya niatan OPD meminta anggaran yang lebih.

Adapun Disperkim butuh anggaran yang lebih guna melanjutkan pembangunan Museum Samarendah. Keinginan Dinas PUPR dalam menambah anggaran yaitu untuk pengelolaan sumber daya air, serta Diskominfo yang ingin mewujudkan Smart City melalui penambahan anggaran.

Untuk itu, Asli akan berupaya untuk lebih menstabilkan kondisi keuangan Pemkot Samarinda yang masih minim dalam mencapai target PAD. Ke depannya, seperti dilansir klikbontang.com, Bapedda akan merancang kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran atau budget yang sudah disediakan.

Baca Juga: Awasi Pajak dari Belanja APBD, Sri Mulyani Perjelas Sanksi

"Sehingga tidak semua keingian setiap OPD bisa terwujud. Karena kita harus merasionalkan anggaran dan kegiatan. Bisa jadi ada pergeseran anggaran, bukan pergeseran kegiatan," katanya. (Amu)

"Ketiga OPD itu yang paling besar, sementara yang lainnya juga ada, tapi hanya mencapai ratusan juta saja," ungkap Asli di Samarinda, Selasa (20/6).

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Menurutnya, OPD sangat mengharapkan penambahan anggaran dalam APBDP untuk menjalankan kegiatannya. Sementara realisasi PAD yang diungkap berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda menjadi sebab utama urungnya niatan OPD meminta anggaran yang lebih.

Adapun Disperkim butuh anggaran yang lebih guna melanjutkan pembangunan Museum Samarendah. Keinginan Dinas PUPR dalam menambah anggaran yaitu untuk pengelolaan sumber daya air, serta Diskominfo yang ingin mewujudkan Smart City melalui penambahan anggaran.

Untuk itu, Asli akan berupaya untuk lebih menstabilkan kondisi keuangan Pemkot Samarinda yang masih minim dalam mencapai target PAD. Ke depannya, seperti dilansir klikbontang.com, Bapedda akan merancang kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran atau budget yang sudah disediakan.

Baca Juga: Awasi Pajak dari Belanja APBD, Sri Mulyani Perjelas Sanksi

"Sehingga tidak semua keingian setiap OPD bisa terwujud. Karena kita harus merasionalkan anggaran dan kegiatan. Bisa jadi ada pergeseran anggaran, bukan pergeseran kegiatan," katanya. (Amu)

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, apbd, kota samarinda
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI