KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tangani Inflasi dengan Insentif Fiskal, Sri Mulyani: Terbukti Efektif

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Juni 2023 | 10:00 WIB
Tangani Inflasi dengan Insentif Fiskal, Sri Mulyani: Terbukti Efektif

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan nonkonvensional yang diambil oleh pemerintah mampu menangani inflasi secara efektif.

Sri Mulyani mengatakan negara maju umumnya hanya mengandalkan kebijakan moneter dalam menangani inflasi. Di Indonesia, kebijakan fiskal turut mengambil peran dalam upaya menekan inflasi.

"Banyak negara maju yang hanya melulu mengandalkan monetary policy, terutama kenaikan suku bunga tightening likuiditas. Untuk Indonesia, kenaikan inflasi dijawab dengan koordinasi pusat dan daerah," katanya, dikutip pada Jumat (2/6/2023).

Baca Juga:
Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Melalui instrumen fiskal, lanjut Sri Mulyani, inflasi dapat ditangani melalui pemberian subsidi dan kompensasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah yang mampu menekan inflasi juga diberikan insentif fiskal. Pemerintah pusat juga berulang kali meminta pemerintah daerah untuk menggunakan APBD guna menekan biaya logistik.

"Memberikan insentif fiskal kepada pemda ternyata sangat ampuh. Ini merupakan sesuatu yang tidak konvensional, tetapi efektif," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Proyeksi Inflasi 2024

Tahun depan, dalam KEM PPKF 2024, pemerintah mengusulkan target inflasi sebesar 1,5% - 3,5%, lebih rendah dari target inflasi pada tahun ini sebesar 2% - 4%.

"Ini menggambarkan kemampuan menjaga daya beli dan stabilitas harga," tutur menkeu.

Senada, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2024 mencapai 1,5% 0 3,5%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, terdapat beberapa langkah yang akan diambil bank sentral untuk mengejar target inflasi tersebut.

"Ini karena respons kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh BI, juga didukung oleh sinergitas antara BI dan pemerintah melalui TPIP-TPID. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk stabilisasi harga," katanya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023

Sabtu, 23 September 2023 | 10:11 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemeriksaan Pajak Tak Berdasar Alasan Subjektif, DJP Pantau Profit WP