Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

A+
A-
0
A+
A-
0
Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

Ilustrasi.

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan mengubah ketentuan administrasi beberapa jenis pajak untuk mendukung peningkatan anggaran pertahanan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai perombakan rezim pajak diperlukan untuk menambah anggaran pertahanan negara. Kemenhan mengusulkan perubahan sistem pajak masuk dalam RUU Anggaran 2022 dan mulai efektif berlaku pada 2024.

"Perubahan rezim PPh final yang lebih spesifik dan meningkatkan pajak atas alkohol serta tembakau akan mampu mendanai 40% peningkatan belanja militer," sebut Kemenhan Swedia dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Kemenhan menyebutkan perombakan sistem PPh final yang lebih spesifik juga sejalan dengan rekomendasi Komisi Eropa. Untuk diketahui, komisi meminta Swedia meninjau kebijakan pajak kupon atas dividen dari dana pensiun publik.

Wajib pajak nonresiden akan dihadapkan pada beban pajak kupon dividen sebesar 30% atau tidak mendapatkan fasilitas sama sekali. Komisi Eropa menyebutkan regulasi tersebut melanggar kebebasan pergerakan modal di pasar tunggal Eropa.

Badan pajak Swedia juga sudah menyusun perubahan aturan yang menggeser skema withholding tax. Perubahan tersebut diharapkan menambah penerimaan US$26,8 juta. Rezim pajak yang sederhana juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan mengurangi kesalahan administrasi.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Selain itu, Kemenhan menyebutkan tarif pajak alkohol sudah saatnya dinaikkan lantaran tidak berubah sejak 2017. Pungutan pajak alkohol di Swedia juga relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Eropa.

Hal serupa berlaku pada sistem pajak tembakau yang dihitung ulang setiap tahun berdasarkan fluktuasi harga pasar. Sistem tersebut pada akhirnya membuat beban pajak tembakau di Swedia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Skandinavia.

"Proposal pajak alkohol dan tembakau akan menghasilkan tambahan penerimaan 1 miliar krona per tahun. Secara total, tiga proposal akan meningkatkan pendapatan sekitar 1,25 miliar krona per tahun," sebut pemerintah dikutip dari Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Topik : swedia, belanja militer, pph final, peraturan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital