Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

A+
A-
1
A+
A-
1
Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

Ilustrasi.

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan mengubah ketentuan administrasi beberapa jenis pajak untuk mendukung peningkatan anggaran pertahanan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai perombakan rezim pajak diperlukan untuk menambah anggaran pertahanan negara. Kemenhan mengusulkan perubahan sistem pajak masuk dalam RUU Anggaran 2022 dan mulai efektif berlaku pada 2024.

"Perubahan rezim PPh final yang lebih spesifik dan meningkatkan pajak atas alkohol serta tembakau akan mampu mendanai 40% peningkatan belanja militer," sebut Kemenhan Swedia dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Kemenhan menyebutkan perombakan sistem PPh final yang lebih spesifik juga sejalan dengan rekomendasi Komisi Eropa. Untuk diketahui, komisi meminta Swedia meninjau kebijakan pajak kupon atas dividen dari dana pensiun publik.

Wajib pajak nonresiden akan dihadapkan pada beban pajak kupon dividen sebesar 30% atau tidak mendapatkan fasilitas sama sekali. Komisi Eropa menyebutkan regulasi tersebut melanggar kebebasan pergerakan modal di pasar tunggal Eropa.

Badan pajak Swedia juga sudah menyusun perubahan aturan yang menggeser skema withholding tax. Perubahan tersebut diharapkan menambah penerimaan US$26,8 juta. Rezim pajak yang sederhana juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan mengurangi kesalahan administrasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selain itu, Kemenhan menyebutkan tarif pajak alkohol sudah saatnya dinaikkan lantaran tidak berubah sejak 2017. Pungutan pajak alkohol di Swedia juga relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Eropa.

Hal serupa berlaku pada sistem pajak tembakau yang dihitung ulang setiap tahun berdasarkan fluktuasi harga pasar. Sistem tersebut pada akhirnya membuat beban pajak tembakau di Swedia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Skandinavia.

"Proposal pajak alkohol dan tembakau akan menghasilkan tambahan penerimaan 1 miliar krona per tahun. Secara total, tiga proposal akan meningkatkan pendapatan sekitar 1,25 miliar krona per tahun," sebut pemerintah dikutip dari Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Topik : swedia, belanja militer, pph final, peraturan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini