Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Status Lahan Diubah untuk Dipajaki

0
0

TANJUNG SELOR, DDTCNews —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah gencar menyuarakan usulan perubahan lahan tambak yang sebelumnya berstatus kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi hak penggunaan lahan (HPL).

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Kaltara Panji Agung mengatakan Pemprov akan mengajukan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang kini tengah disusun  kepada DPRD Kaltara untuk dijadikan peraturan daerah (perda).

“Kalau tidak diusulkan, dikhawatirkan kita tidak bisa memungut pajak,” ujar Panji, pekan ini. Dia melanjutkan potensi penerimaan pajak atas penggunaan lahan tersebut bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Lahan tambak masyarakat di KBK ini disinyalir berada di wilayah hutan produksi, sehingga dianggap menyalahi aturan dengan menyalahgunakan fungsi hutan produksi, akibatnya muncul larangan aktivitas bagi masyarakat di kawasan tersebut.  

Padahal, seperti dilansir www.prokal.co, masyarakat sudah mendirikan lahan tambak tersebut sejak lama. Permasalahan ini banyak ditemukan di beberapa Kabupaten seperti, Bulungan, Nunukan, Tanah Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan.

Untuk itu status KBK diusulkan diubah menjadi HPL agar masyarakat bisa menjalankan usaha tambak mereka. Nantinya dalam RTRW akan dipetakan wilayah mana saja yang masuk dalam kategori hutan produksi.* (Bsi)

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Kalau tidak diusulkan, dikhawatirkan kita tidak bisa memungut pajak,” ujar Panji, pekan ini. Dia melanjutkan potensi penerimaan pajak atas penggunaan lahan tersebut bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Lahan tambak masyarakat di KBK ini disinyalir berada di wilayah hutan produksi, sehingga dianggap menyalahi aturan dengan menyalahgunakan fungsi hutan produksi, akibatnya muncul larangan aktivitas bagi masyarakat di kawasan tersebut.  

Padahal, seperti dilansir www.prokal.co, masyarakat sudah mendirikan lahan tambak tersebut sejak lama. Permasalahan ini banyak ditemukan di beberapa Kabupaten seperti, Bulungan, Nunukan, Tanah Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan.

Untuk itu status KBK diusulkan diubah menjadi HPL agar masyarakat bisa menjalankan usaha tambak mereka. Nantinya dalam RTRW akan dipetakan wilayah mana saja yang masuk dalam kategori hutan produksi.* (Bsi)

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun
Topik : pajak daerah, kalimantan utara, kawasan hutan
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kamis, 13 Juni 2019 | 19:37 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA