Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sri Mulyani Sebut Kemenkeu Hemat Ratusan Miliar Selama Pandemi

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut Kemenkeu Hemat Ratusan Miliar Selama Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut efisiensi belanja yang dilakukan Kemenkeu selama pandemi ampuh memangkas anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan percepatan pelaksanaan pola kerja baru di Kemenkeu serta menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip. Menurutnya, efisiensi terbesar terjadi karena kebijakan pengendalian belanja birokrasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

"Rp612,45 miliar penurunan belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip Sabtu (11/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan sebagai dampak adanya pandemi serta implementasi new way of working/NWOW, Kemenkeu melakukan pengendalian belanja birokrasi yang meliputi belanja ATK, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta konsinyering dalam dan luar kota. Implementasi kebijakan pengendalian belanja birokrasi itu dilakukan dengan mengoptimalkan media daring, terutama untuk kegiatan yang bersifat internal.

Kemudian, Kemenkeu juga mengoptimalkan penggunaan ruangan di Pusdiklat atau Balai Diklat Keuangan sebagai alternatif pelaksanaan rapat atau konsinyering di hotel.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Tidak hanya pengendalian belanja birokrasi, penghematan anggaran juga terjadi melalui pelaksanaan meeting secara daring serta penggunaan software kolaboratif. Dengan kebijakan ini, Kemenkeu telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp161,7 miliar sepanjang 2020-2022.

Menurut Sri Mulyani, penghematan terjadi karena meeting secara daring tidak memerlukan konsumsi, pembelian ATK, serta pencetakan bahan rapat sehingga lebih efisien.

Kemudian, ada implementasi aplikasi Naskah Dinas Elektronik atau Nadine di Kemenkeu yang dikembangkan sejak 2020. Keberadaan aplikasi ini telah berdampak signifikan terhadap penurunan kebutuhan ATK serta biaya pengiriman surat dinas/pos karena menjadi paperless.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Penggunaan aplikasi Nadine juga berdampak pada adanya efisiensi SDM atau pegawai karena tidak perlu lagi melakukan pekerjaan administrasi persuratan. Dari sisi anggaran, implementasi aplikasi Nadine dapat menghemat anggaran senilai Rp132,72 miliar pada 2020 hingga 2022.

"Sekarang bahkan kita sedang minta format yang lebih sesuai atau dalam hal ini konsisten sehingga tidak perlu staf terlalu banyak waktu menyusun naskah dinasnya, tapi lebih direct substance-nya," ujarnya.

Selain ketiga kebijakan tersebut, efisiensi juga berjalan melalui konsolidasi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga menghemat anggaran Rp69,5 miliar. Di sisi lain, ada kebijakan penerapan ruang kerja masa depan yang berupa activity based workplace (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA) sehingga menurunkan kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp14,35 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Terakhir, ada kebijakan implementasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat di Sekretariat Jenderal untuk seluruh satuan kerja (Satker) di Kemenkeu, sehingga menimbulkan efisiensi senilai Rp9,46 miliar. (sap)

Topik : Kemenkeu, penghematan anggaran, pandemi Covid-19, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor