Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada 4 pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) tingkat I yang masuk kategori informatif di lingkungan Kemenkeu.

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu sebagai institusi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Menurutnya, penyampaian informasi juga menjadi suatu cerminan tanggung jawab publik pada Kemenkeu agar terus transparan, terbuka, dan akuntabel.

"Karena kita percaya transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat inheren dari tata kelola yang baik dan menjadi ciri dari bendahara negara," katanya dalam ebinar Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Sri Mulyani mengatakan tahun ini Kemenkeu memberikan penghargaan PPID tingkat I kategori informatif kepada 6 direktorat. Capaian ini lebih baik ketimbang tahun lalu yang hanya ada 4 PPID tingkat I.

Keenam PPID tingkat I di Kemenkeu yang memperoleh penghargaan kategori informatif yakni Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta Inspektorat Jenderal.

Menurutnya, PPID tingkat I tersebut telah menjalankan komitmen untuk terus melakukan keterbukaan informasi secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Baca Juga: Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Sri Mulyani memaparkan Ditjen Perbendaharaan memperoleh penghargaan karena telah mengembangkan Whatsapp chat bot untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon informasi, menyebarkan informasi, dan memberikan kuesioner survei layanan.

Kemudian, Ditjen Perbendaharaan juga menggunakan digital banner di ruang layanan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi terkait informasi publik, serta mengembangkan aplikasi e-PPID DJPB untuk mempercepat proses pengumpulan informasi.

Kemudian pada DJKN, penghargaan diberikan karena telah mengembangkan aplikasi project management dalam monitor layanan serta memberikan layanan informasi publik yang dapat dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Pada DJBC, penghargaan diberikan karena telah mengembangkan akses dashboard nasional dan menyediakan data summary kegiatan ekspor-impor. Dengan inisiatif ini, masyarakat dapat meminta dan memperoleh informasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sedangkan pada DJP, penghargaan diberikan karena telah memberikan layanan permintaan informasi melalui aplikasi virtual meeting. Selain itu, DJP juga menambah jalur pemberian layanan informasi dan layanan permintaan informasi PPID dengan janji temu di kantor pusat melalui aplikasi kunjung.pajak.go.id.

"Ini merupakan upaya untuk memberikan suatu mekanisme yang terang benderang kepada pihak wajib pajak dan pihak yang membutuhkan informasi mengenai pajak," ujarnya.

Baca Juga: Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Sementara itu, BPPK memperoleh penghargaan karena tidak sekadar memberikan informasi dan pengetahuan kepada pegawai di internal Kemenkeu, tetapi juga kepada masyarakat luas. Adapun untuk Itjen, penghargaan diberikan karena telah meremajakan situs sehingga mudah diakses dan menarik.

Menurut Sri Mulyani, situs Itjen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawas internal dan membangun budaya integritas di Kemenkeu.

Menurutnya, PPID di Kemenkeu memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat di tengah era digital juga dihadapkan pada banyak informasi tidak benar yang banyak beredar. (sap)

Baca Juga: Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan, DJKN, DJBC, DJP, BPPK, Itjen, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 September 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp404 Miliar

Rabu, 28 September 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Awasi Realisasi Komitmen Wajib Pajak Peserta PPS, DJP Pakai Aplikasi

Selasa, 27 September 2022 | 17:35 WIB
PIDANA PERPAJAKAN

Wajib Pajak Kena Vonis di Pengadilan, DJP Tak Bisa Terbitkan SKP Lagi

Selasa, 27 September 2022 | 17:31 WIB
RAPBN 2023

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2023, Defisit Hanya 2,84%

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya