Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Utang Pemerintah, Begini Arah Kebijakannya Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Utang Pemerintah, Begini Arah Kebijakannya Tahun Depan

Ilustrasi. (Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan pemerintah akan terus menjaga utang pada 2022 berada dalam batas yang manageable. Pemerintah juga akan mengelola utang secara hati-hati dan makin efisien.

Febrio mengatakan perkembangan pembiayaan utang mengalami peningkatan signifikan sejak 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, defisit APBN harus diperlebar hingga 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, pemerintah akan mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% PDB seperti amanat UU 2/2020.

"Ke depan, kami harus terus mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

Febrio mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan rasio utang melonjak dari 30,2% terhadap PDB pada 2019 menjadi 39,4% PDB pada 2020. Tahun ini, rasio utang diprediksi mencapai 41,1% PDB. Adapun pada tahun depan, rasio utang akan dijaga sekitar 43,76%-44,28% terhadap PDB.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan efisiensi dari biaya utang, mendorong pendalaman pasar, memperluas basis investor, serta mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Secara bersamaan, pemerintah akan menggunakan utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Febrio menyebut saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi dan konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke bawah 3% pada 2023. Upaya tersebut mencakup 3 bidang, yakni pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Respons Debitur BLBI Saat Ditagih Bayar Utang

Dari sisi optimalisasi pendapatan negara, langkah yang dilakukan antara lain melalui inovasi penggalian potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio, memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.

Khusus pada poin perluasan basis perpajakan, opsi yang dipertimbangkan misalnya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), serta pengenaan cukai pada kantong plastik.

Setelah itu, ada upaya optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan serta penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Dari sisi belanja, pemerintah akan menerapkan zero based budgeting dengan melakukan efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus hanya pada program prioritas, berorientasi pada hasil, serta berdaya tahan.

Kemudian, ada langkah transformasi subsidi menjadi bantuan sosial, efektivitas perlindungan sosial melalui akurasi data dan integrasi program, pengawasan dana transfer, serta mengoptimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah akan menjadikan utang sebagai instrumen untuk countercyclical yang dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan. Selain itu, ada upaya mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui pemberian suntikan modal kepada BUMN secara selektif.

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Secara bersamaan, pemerintah akan menguatkan peran sovereign wealth fund (SWF) dan special mission vehicle (SMV) yang telah terbentuk, serta memperkuat manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan efisien.

“Kita tetap bisa melihat konsolidasi fiskal dan pada waktu yang bersamaan perekonomian harus kita dorong untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang juga akan menghasilkan penerimaan pajak," ujar Febrio.

Pada 2022, pemerintah merancang defisit APBN senilai Rp808,2 triliun hingga Rp879,9 triliun atau antara 4,51%-4,85% terhadap PDB. Rencana defisit APBN tersebut lebih kecil ketimbang tahun ini yang ditargetkan 5,7% terhadap PDB.

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Positif, Pengusaha Diminta Manfaatkan Momentum

Dengan estimasi defisit tersebut, penarikan utang pada 2022 diprediksi sebesar 4,81%-5,8% terhadap PDB. Adapun rasio utang pada 2020 diprediksi sebesar 43,76%-44,28% terhadap PDB, naik dari target tahun ini kurang lebih 41,05% terhadap PDB. (kaw)

Topik : utang, BKF, Kemenkeu, konsolidasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil 100% Diusulkan Diperpanjang Lagi, Ini Kata Kemenkeu

Selasa, 07 September 2021 | 18:00 WIB
RUU HKPD

Pemungutan Pajak Daerah Bakal Diperkuat Lewat RUU Ini

Selasa, 07 September 2021 | 13:35 WIB
APBN 2020

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2020 Jadi Undang-undang

Senin, 06 September 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Banggar DPR Setujui RUU P2 APBN 2020, Ini Respons Sri Mulyani

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP