Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Temuan Aset Rp1.300 Triliun dalam AEoI, Ini Kata Sri Mulyani

2
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara perihal data Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mengungkap aset milik warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri senilai Rp1.300 triliun.

Menurutnya, temuan tersebut belum bisa dipastikan kebenaran datanya. Otoritas masih harus melakukan serangkaian kegiatan dalam mengolah data hasil pertukaran informasi keuangan secara otomatis tersebut.

“Sebetulnya dari total angka masih perlu dikaji secara konsisten dengan file data dari wajib pajak mulai dari tax amnesty hingga SPT dari tahun ke tahun. Saat ini fokus kami adalah sinkronisasi dan pembersihan data dan fakta,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Oleh karena itu, menurutnya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dari temuan hasil AEoI. Data yang masuk masih harus divalidasi dan diuji kesesuaiannya dengan kepatuhan wajib pajak di dalam negeri, baik formal maupun materiel.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan aspek kerahasian menjadi salah satu syarat untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, otoritas akan mengelola data secara hati-hati agar tidak ada kebocoran data.

“Kami berharap dengan AEoI WP bisa meningkatkan kepatuhan karena kita terus mempermudah setiap kebijakan dan pelayanan,” tandasnya.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Seperti diketahui, terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada  54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik

“Sebetulnya dari total angka masih perlu dikaji secara konsisten dengan file data dari wajib pajak mulai dari tax amnesty hingga SPT dari tahun ke tahun. Saat ini fokus kami adalah sinkronisasi dan pembersihan data dan fakta,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

Oleh karena itu, menurutnya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dari temuan hasil AEoI. Data yang masuk masih harus divalidasi dan diuji kesesuaiannya dengan kepatuhan wajib pajak di dalam negeri, baik formal maupun materiel.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan aspek kerahasian menjadi salah satu syarat untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, otoritas akan mengelola data secara hati-hati agar tidak ada kebocoran data.

“Kami berharap dengan AEoI WP bisa meningkatkan kepatuhan karena kita terus mempermudah setiap kebijakan dan pelayanan,” tandasnya.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Seperti diketahui, terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada  54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik
Topik : AEoI, OECD, kepatuhan formal, kepatuhan materiel, Ditjen Pajak, penerimaan pajak, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI