Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Temuan Aset Rp1.300 Triliun dalam AEoI, Ini Kata Sri Mulyani

2
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara perihal data Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mengungkap aset milik warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri senilai Rp1.300 triliun.

Menurutnya, temuan tersebut belum bisa dipastikan kebenaran datanya. Otoritas masih harus melakukan serangkaian kegiatan dalam mengolah data hasil pertukaran informasi keuangan secara otomatis tersebut.

“Sebetulnya dari total angka masih perlu dikaji secara konsisten dengan file data dari wajib pajak mulai dari tax amnesty hingga SPT dari tahun ke tahun. Saat ini fokus kami adalah sinkronisasi dan pembersihan data dan fakta,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Oleh karena itu, menurutnya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dari temuan hasil AEoI. Data yang masuk masih harus divalidasi dan diuji kesesuaiannya dengan kepatuhan wajib pajak di dalam negeri, baik formal maupun materiel.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan aspek kerahasian menjadi salah satu syarat untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, otoritas akan mengelola data secara hati-hati agar tidak ada kebocoran data.

“Kami berharap dengan AEoI WP bisa meningkatkan kepatuhan karena kita terus mempermudah setiap kebijakan dan pelayanan,” tandasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Seperti diketahui, terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

“Sebetulnya dari total angka masih perlu dikaji secara konsisten dengan file data dari wajib pajak mulai dari tax amnesty hingga SPT dari tahun ke tahun. Saat ini fokus kami adalah sinkronisasi dan pembersihan data dan fakta,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Oleh karena itu, menurutnya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dari temuan hasil AEoI. Data yang masuk masih harus divalidasi dan diuji kesesuaiannya dengan kepatuhan wajib pajak di dalam negeri, baik formal maupun materiel.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan aspek kerahasian menjadi salah satu syarat untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, otoritas akan mengelola data secara hati-hati agar tidak ada kebocoran data.

“Kami berharap dengan AEoI WP bisa meningkatkan kepatuhan karena kita terus mempermudah setiap kebijakan dan pelayanan,” tandasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Seperti diketahui, terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR
Topik : AEoI, OECD, kepatuhan formal, kepatuhan materiel, Ditjen Pajak, penerimaan pajak, Sri Mulyani
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK