Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Restitusi Dipercepat, Ada Kabar Gembira untuk Pengusaha

A+
A-
5
A+
A-
5
Soal Restitusi Dipercepat, Ada Kabar Gembira untuk Pengusaha

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu berencana meningkatkan batasan nilai restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar. Rencana tersebut menjadi bahasan sejumlah media pada hari ini, Rabu (11/3/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan batasan nilai pengembalian pendahuluan PPN ini dilakukan untuk membantu arus kas dunia usaha yang tengah mendapat tekanan efek virus Corona.

“Corona membuat pergerakan orang berhenti sehingga pendapatan dan cash flow terganggu, padahal ini penting bagi dunia usaha. Kita ada ruang untuk menambah nominal restitusi dipercepat,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Seperti diketahui, restitusi dipercepat merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan hanya dengan penelitian saja. Untuk itu, prosesnya relatif lebih cepat dibandingkaan dengan proses pemberian restitusi pada umumnya. Simak artikel ‘Mau Tahu Perbedaan Penelitian dan Pemeriksaan Pajak? Simak di Sini’.

Masih terkait dengan stimulus untuk merespons risiko efek virus Corona, sejumlah media juga menyoroti rencana pemerintah untuk meluncurkan kebijakan penundaan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas
  • Tidak Ada Perubahan Persyaratan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan kenaikan batas nominal restitusi dipercepat ini diberikan untuk membantu arus kas perusahaan. Terkait syarat pengajuan, sambungnya, tidak aka nada perubahan.

“Persyaratannya tidak berubah dari ketentuan saat ini karena restitusi memang hak wajib pajak, hanya dipercepat proses pengembaliannya,” kata Hestu.

Seperti diketahui, fasilitas restitusi dipercepat diberikan untuk tiga klasifikasi wajib pajak. Pertama, wajib pajak kriteria tertentu (wajib pajak patuh). Kedua, wajib pajak persyaratan tertentu. Ketiga, pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Simak Kamus ‘Apa Itu Restitusi Dipercepat?’. (Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan
  • Seharusnya Berlaku untuk Seluruh Sektor

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan restitusi merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pajak keluaran-pajak masukan dalam sistem PPN. Restitusi pajak pun merupakan hak dari para wajib pajak yang memang sebaiknya secepat mungkin diberikan oleh pemerintah.

Darussalam memandang wajar jika pemerintah berupaya melakukan relaksasi kebijakan dalam situasi saat ini. Dia menyarankan agar relaksasi batas maksimal restitusi diberlakukan secara umum untuk seluruh wajib pajak yang memenuhi ketentuan, bukan hanya sektor-sektor tertentu.

“Input dari sektor strategis yang membutuhkan stimulus bisa jadi berasal dari sektor lain. Akhirnya bisa jadi ada perlakuan pajak yang tidak setara dalam supply chain kalau relaksasi restitusi ini hanya berlaku untuk sektor tertentu,” katanya. (Kontan)

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani
  • Memastikan Pemberian Fasilitas Tepat Sasaran

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat pemerintah juga tetap berhati-hati dalam mendesain relaksasi kebijakan pajak. Dia berharap Kemenkeu tetap menerapkan ketentuan profil kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini untuk memastikan bahwa restitusi diberikan kepada wajib pajak yang memang layak dan patuh.

“Juga diberikan syarat dan ketentuan lain, misalnya ketersediaan arus kas dari percepatan restitusi ini dipergunakan untuk konsumsi lanjutan,” imbuhnya. (Kontan)

  • Ketidakpastian

Kemenkeu juga sedang menimbang jangka waktu, cakupan, hingga skema relaksasi PPh 21, PPh 22, dan PPh 25 sebagai bagian dari stimulus untuk menjaga perekonomian dari efek virus Corona. Hal tersebut dinilai tidak mudah karena belum ada kepastian terkait akhir wabah virus Corona.

Baca Juga: Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu

“Oleh karena ketidakpastian ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai amunisi kita habis di depan sehingga ke belakang kita semakin kesulitan,” kata Sri Mulyani. (Bisnis Indonesia)

  • Penundaan Pembayaran Gaji Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut proses penyusunan insentif berupa penundaan pembayaran pajak PPh Pasal 21 sudah mencapai 95%. Insentif ini menjadi bagian dari upaya untuk memitigasi risiko perekonomian dari efek wabah virus Corona.

Sri Mulyani mengatakan otoritas tinggal menentukan sektor usaha yang bisa menunda pembayaran PPh Pasal 21 untuk pegawai serta durasi pelaksanaannya. Setelah itu, dia akan segera mempresentasikan usulan insentif itu kepada Menko Perekonomian Airlangga dan Presiden Jokowi untuk meminta persetujuan.

Baca Juga: RAPBN 2023, Sri Mulyani Sebut Optimistis tapi Waspada

“Tinggal 5% sisanya [proses penyusunan usulan insentif]. Soal keputusan timing dan harus dipresentasikan dulu," katanya. (DDTCNews)

  • Pelaporan SPT

Hingga 9 Maret 2020, DJP telah menerima 6,27 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Capaian itu naik 34% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 4,73 SPT. Otoritas berharap para wajib pajak lainnya bisa segera menyusul membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya.

“Ini indikasi yang sangat bagus. Saya sebagai Menteri Keuangan, bendahara negara, menyampaikan terima kasih kepada 6,2 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah menyerahkan SPT dan membayar pajak,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun
  • Transaksi yang Perlu Penilaian dari DJP

DJP merilis beleid yang memerinci enam jenis transaksi yang memerlukan penilaian atau serangkaian kegiatan yang dilakukan DJP guna menentukan nilai tertentu atas objek penilaian.

Perincian transaksi yang memerlukan penilaian itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan. Penilaian dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan, termasuk analisis kewajaran usaha. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, restitusi dipercepat, restitusi, Kemenkeu, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 11 Maret 2020 | 16:56 WIB
kabar ini tentunya akan membawa angin segar bagi wajib pajak yang melakukan restitusi. ini tentunya dapat membuka persepsi kemudahan bagi wajib pajak yang selama ini takut untuk melakukan restitusi karena proses administasi dan pemeriksaan yang rumit
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:17 WIB
KINERJA FISKAL

Lanjutkan Tren, APBN Surplus Rp106,1 Triliun Hingga Juli 2022

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor