Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Beleid Baru, Kini Ada Enam Transaksi yang Memerlukan Penilaian DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Beleid Baru, Kini Ada Enam Transaksi yang Memerlukan Penilaian DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak merilis beleid yang memerinci enam jenis transaksi yang memerlukan penilaian atau serangkaian kegiatan yang dilakukan DJP guna menentukan nilai tertentu atas objek penilaian.

Perincian transaksi yang memerlukan penilaian itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

“Penilaian dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan, termasuk analisis kewajaran usaha,” demikian kutipan definisi penilaian dalam beleid tersebut

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

Enam transaksi itu yaitu, pertama, transaksi yang nilainya harus berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Transaksi ini terjadi dalam hal jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa sesuai Pasal 10 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (PPh).

Kedua, transaksi yang harus berdasarkan harga pasar dalam hal tukar menukar sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU PPh dan/atau perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha seperti yang diatur Pasal 10 ayat (3) UU PPh.

Ketiga, transaksi yang berdasarkan nilai pasar dalam rangka pengalihan harta hibah yang tak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) UU PPh.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Syarat itu di antaranya bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib termasuk zakat, serta harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan Pendidikan dan sosial serta UMKM.

Lebih lanjut, transaksi yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3), nilai transaksinya berdasarkan nilai sisa buku dari pihak yang mengalihkan harta. Artinya, transaksi itu tidak diharuskan menggunakan nilai pasar, sehingga tidak memerlukan penilaian.

Kemudian, pengalihan harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dalam Pasal 10 ayat (5) UU PPh yaitu juga harus menggunakan nilai pasar dan memerlukan penilaian.

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

Keempat, transaksi yang harus berdasarkan pada harga pasar wajar. Transaksi ini terjadi dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kelima, transaksi yang harus berdasarkan pada harga limit, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Keenam, transaksi yang berdasarkan pada nilai hasil penilaian yang dilakukan oleh DJP dalam hal dilakukan penghitungan nilai harta bersih selain kas dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun

Beleid ini sekaligus mencabut SE-61/PJ/2015 yang sebelumnya hanya menyebutkan tiga jenis transaksi yang memerlukan penilaian DJP. (rig)

Topik : beleid baru, penilaian pajak, penggalian potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, djp, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN