Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro menilai Proposal OECD Pilar 1 yang akan merelokasi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar bakal menguntungkan Indonesia sebagai negara pasar dengan jumlah konsumen yang besar.

Namun, tidaklah mudah untuk menerapkan skenario Pilar 1 tersebut lantaran terbilang kompleks dan membutuhkan perhitungan yang terperinci. Terlebih, filosofi Pilar 1 mencerminkan gabungan antara arm's length principle (alokasi amount B) dan prinsip formulary apportionment (alokasi amount A).

“Selain itu, formula alokasi residual profit yang akan dibagi kepada tiap yurisdiksi pasar juga belum ada. Perdebatan diperkirakan mengerucut kepada faktor penjualan (turnover) atau faktor jumlah user di tiap yurisdiksi,” katanya, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Dari perspektif Indonesia, sambung Denny, efektivitas implementasi Pilar 1 akan sangat tergantung dari terobosan administrasi yang diatur dalam ketentuan domestik. Misal, adanya penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta bantuan penagihan pajak lintas-yurisdiksi.

Menurutnya, atas pemungutan pajak dalam Pilar 1 tidak mungkin optimal tanpa bantuan dari pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah telah mengantisipasi melalui rancangan undang-undang UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain itu, penerapan Pilar 1 juga membuat pemerintah tidak lagi dapat menerapkan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Sebab, Pilar 1 akan mewajibkan seluruh negara untuk membatalkan kebijakan unilateral di bidang pajak digital.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Penerapan Pilar 1 juga bakal mencegah adanya skenario pajak berganda, sengketa, welfare loss bagi konsumen, dan distorsi dalam perdagangan global yang berpotensi timbul melalui berbagai aksi unilateral.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan konsensus Inclusive Framework Pilar 1 baru akan dicapai pada Oktober 2021. Untuk itu, terlalu dini untuk melihat dampak perubahan Pilar 1 terhadap PTE.

"Dampak terhadap PTE belum bisa diprediksi mengingat konsensus global terkait dengan Pilar 1 belum tercapai. Sampai saat ini, ketentuan terkait dengan PTE masih dalam pembahasan pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Saat ini arah proposal Pilar 1 sudah berubah. Setelah pertemuan negara-negara G7 pada Juni 2021, ruang lingkup Pilar 1 tak lagi dibatasi pada sektor ekonomi digital seperti Automated Digital Services (ADS) dan Consumer Facing Businesses (CFB).

Pillar 1 juga bakal diberlakukan terhadap seluruh korporasi multinasional yang memenuhi threshold peredaran bruto global senilai €20 miliar dan profitabilitas di atas 10%. Adapun G7 sepakat untuk memberikan hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar setidaknya 20% dari residual profit. (rig)

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak digital, ddtc fiscal research, oecd pilar 1, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 22 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet PKP Belum di Atas Rp4,8 Miliar Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS