Soal PPN Sembako, Ini Komentar Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak bisa mengubah kebijakan perpajakan tanpa melalui pembahasan dengan DPR. Karena itu, dia menyayangkan isu negatif dari bocornya RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan wacana dari RUU KUP dengan komoditas sembako akan dikenakan PPN tidak serta-merta akan dieksekusi pemerintah. Menurutnya, persetujuan parlemen perlu didapatkan jika hendak mengubah kebijakan perpajakan.

"Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Jangankan pajak seperti PPN, wong cukai saja perlu diskusi lama dengan DPR," katanya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Menkeu menyayangkan munculnya narasi pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat luas dengan rencana kenaikan tarif PPN dan sembako dikenakan PPN. Menurutnya, fokus keuangan negara saat ini justru untuk memberikan dukungan bagi proses pemulihan ekonomi.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menopang kegiatan usaha dan membantu masyarakat. Selain itu, penanggulangan pandemi juga terus dilakukan dengan alokasi belanja pengadaan vaksin gratis dan menanggung biaya perawatan kesehatan terkait dengan penanggulangan pandemi.

"Sekarang fokus pemulihan ekonomi agar masyarakat survive dengan bayar penanganan Covid-19, vaksin dan isolasi mandiri. Segala macam pajak direlaksasi. Tidak betul kalau dibenturkan misalnya PPnBM mobil diberikan dan sembako dipajakin. Itu teknik hoax yang bagus banget," ujarnya.

Dia menegaskan akan memberikan penjelasan yang komprehensif perihal rencana perubahan kebijakan perpajakan yang tercantum dalam revisi RUU KUP. Wadah penjelasan lengkap tersebut, lanjutnya, akan tersaji saat pemerintah membahas RUU KUP dengan Komisi XI.

"Nanti kami jelaskan saat membahas RUU KUP. Di situ kita bisa lihat keseluruhan. Mulai dari apa timing-nya harus sekarang, siapa yang pantas dipajaki. Kita akan presentasikan lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita usulkan, apa landasan dan background-nya," imbuhnya. (Bsi)