PEMILU 2024

Soal Perdagangan Internasional, Ini Kata 3 Cawapres dalam Debat

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 22 Desember 2023 | 23:03 WIB
Soal Perdagangan Internasional, Ini Kata 3 Cawapres dalam Debat

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri) menyampaikan gagasannya disaksikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews – Strategi optimalisasi perdagangan internasional menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam debat pertama calon wakil presiden (cawapres) pada Selasa (22/12/2023). Pembahasan tersebut muncul pada segmen ketiga dengan pertanyaan dari para panelis.

Dengan subtema perdagangan, pertanyaan dari panelis disampaikan oleh moderator Liviana Cherlisa. Dia mengatakan untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Namun, pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi.

“Pertanyaanya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan?” ujar Liviana saat membacakan pertanyaan dari panelis. Adapun pertanyaan tersebut ditujukan kepada Mahfud MD.

Baca Juga:
Prabowo: Mau di Dalam atau Luar Pemerintahan, Sama-Sama Demi Rakyat

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahfud memaparkan 3 strategi perdagangan yang akan diusung paslon nomor urut 3. Pertama, mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan negara lain. Hal ini dilakukan agar duta besar Indonesia di luar negeri bisa menjadi duta ekonomi yang lebih maksimal.

Kedua, mengintegrasikan perdagangan nasional dan global. Hal ini dilakukan dengan membuat standar agar kualitas produk dalam negeri memenuhi standar internasional. Dengan demikian, produk tersebut bisa diterima di dunia global.

“Dan kita membuat regulasi di sini. agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh temen-temen kita sendiri, pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik,” ujar Mahfud

Baca Juga:
Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres, Begini Harapan Pengusaha

Ketiga, mengutamakan penguatan ekonomi nasional. Strategi ini diusung agar ekonomi nasional juga bisa tumbuh di dalam negeri. Dengan demikian, produsen di dalam negeri bisa lebih produktif dan menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Muhaiman mengatakan hal yang paling utama adalah menjadikan diplomat Indonesia menjadi pemasar yang tangguh.

“Yang paling penting adalah nyelepet para diplomat bagaimana berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif,”

Baca Juga:
Resmi! KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih

Selain itu, Muhaimin mengatakan penting untuk meningkatkan kualitas produk di dalam negeri agar bisa diterima secara internasional. Dia mengaku prihatin karena tidak adanya gerakan terstruktur untuk meningkatkan kualitas produk berstandar internasional.

“Saya sampai hari ini sangat prihatin, kita tidak ada satu pun yang meng-upgrade secara massif kualitas dan standar. Semuanya kayak dibiarkan tumbuh secara sendiri-sendiri. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari menteri perdagangan, menteri koperasi UMKM, dalam gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional,” tambah Muhaimin.

Gibran Rakabuming Raka juga diberikan kesempatan untuk merespons. Pada kesempatan tersebut, Gibran justru memberikan solusi yang dipandang lebih konkret, yaitu hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi bisa memberikan nilai tambah, ketimbang mengekspor barang mentah.

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

“Saya kasih contoh nikel, dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya sekitar US$3 miliar. Sekarang, setelah hilirisasi bisa menjadi US$33 miliar. Ini saya baru bicara masalah nikel, belum bicara soal tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Konret, singkat, padat, jelas,” ucap Gibran

Atas kedua tanggapan yang disampaikan, Mahfud kembali memberikan respons. Terkait dengan pendapat Muhaimin mengenai diplomasi yang normatif, menurut Mahfud hal tersebut akibat proses rekrutmen diplomat yang kurang mengutamakan kompetensi.

“Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat kita bagus, sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai. Jadinya enggak jelas, dia enggak ngerti pengertian dasar-dasar diplomasi. Kalau saya diberikan kewenangan, diplomasi diatur kembali rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat.” Kata Mahfud.

Baca Juga:
MK Tolak Gugatan Hasil Pilpres Kubu Ganjar, 3 Hakim Dissenting Opinion

Menanggapi soal langkah hilirisasi yang disampaikan Gibran, Mahfud menjelaskan bahwa hilirisasi sudah termasuk ke dalam paket strateginya. Mahfud menyatakan hilirisasi dan industrialisasi termasuk ke dalam strategi yang kedua, yaitu penguatan ketahanan ekonomi nasional.

“Soal hilirisasi, sudah masuk sebenernya mas Gibran. Saya tadi kan bicara penguatan ketahanan ekonomi nasional, itu di dalamnya sudah ada hilirisasi, industrialisasi yang aman terhadap lingkungan,” pungkas Mahfud. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah