BERITA TERKINI
Sejumlah siswa membuka kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengungkapkan program makan siang gratis tak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi anak, melainkan juga manfaat ekonomi.
Menurut Thomas, kebijakan yang kini berganti nama menjadi program makan bergizi gratis (MBG) tersebut bakal mengambil peran dalam memberdayakan ekonomi UMKM.
"Misalnya kita melakukan suatu kegiatan di daerah, UMKM-UMKM itu akan diikutsertakan baik dari pasokannya atau bahkan distribusinya dan sebagainya," ujar Thomas, dikutip Sabtu (17/8/2024).
Tak hanya itu, program makan bergizi gratis memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. "Bisa bayangkan Rp71 triliun kita gelontorkan langsung. Tentunya nanti akan ada dampak, kita harapkan dampak positif baik itu dari multiplier effect-nya atau bahkan tenaga kerja yang lebih terserap," ujar Thomas.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui RAPBN 2025 turut mengusulkan anggaran belanja untuk mendukung program makan siang gratis senilai Rp71 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada tim khusus yang mendetailkan program tersebut.
Detail mengenai pelaksanaan program makan siang gratis akan disampaikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto atau pihak yang mewakili.
"Rp71 triliun [makan bergizi gratis] siapa yang akan meng-execute? Nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Terpilih, atau nanti akan ada siapa yang mengungkapkan secara detail," ujar Sri Mulyani.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengakui program makan bergizi gratis tidak dimasukkan ke secara mendetail ke dalam RAPBN 2025. "Ya memang tidak dimasukkan detail juga. Ada beberapa juga yang enggak dimasukkan detail. Kan gitu," ujar Dasco. (sap)
