Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Soal Penghapusan PPN Umrah, Begini Respons Asosiasi Penyelenggara Haji

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Penghapusan PPN Umrah, Begini Respons Asosiasi Penyelenggara Haji

Petugas penyelenggara haji dan umrah menunjukkan dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Kemenag Lhokseumawe, Aceh, Senin (13/7/2020). Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% atas biaya ibadah umrah. (ANTARA FOTO/Rahmad/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% atas biaya ibadah umrah.

Sekretaris Jenderal AMPHURI Firman M. Nur mengatakan kebijakan tersebut akan menghilangkan kebingungan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang selama ini ada yang memungut PPN dan tidak.

Meski demikian, dia menilai penghapusan PPN tersebut tidak akan signifikan berdampak pada penurunan biaya umrah yang dibayarkan jemaah. "Kalau signifikan sih tidak begitu. Tapi ini cukup menggembirakan karena ada kepastian hukum," katanya kepada DDTCNews, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Mulai 23 Agustus 2020, Ini Aturan PPN Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Firman mengatakan kebingungan para pelaku usaha bermula dari ketentuan pada Pasal 4A ayat (3) UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Beleid tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, yang salah satunya adalah kelompok jasa di bidang agama. Mengacu pada ketentuan tersebut, beberapa PPIU memilih tidak memungut PPN dari jemaah, termasuk perusahaan Firman beberapa tahun lalu.

Namun ternyata Ditjen Pajak menagih PPN 1% atas setiap biaya perjalanan umrah yang dibayarkan jemaah. Saat itu, Firman sempat memutuskan menanggung PPN yang seharusnya dipungut dari jamaah, tetapi akhirnya memungutnya langsung dari setiap transaksi pembayaran umrah.

Baca Juga: DJP Paparkan 4 Latar Belakang Munculnya PMK 92/2020, Apa Itu?

Sayangnya, masih ada PPIU lain tidak memungut PPN, dan ini menimbulkan kebingungan bagi jemaah. Namun kini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK No. 92/PMK.03/2020 yang mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN.

Kelompok jasa itu meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Ketentuan itu diundangkan pada 23 Juli 2020, dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. "Dengan keluarnya PMK ini, berarti sudah clear ibadah umroh dan haji adalah kegiatan keagamaan yang tidak perlu dipungut PPN," ujar Firman.

Baca Juga: Bagaimana Perlakuan PPN Paket Umrah Plus Wisata? Simak di Sini

Dengan penghapusan PPN 1% tersebut, sebetulnya para jamaah bisa mendapat potongan harga sekitar Rp200.000 karena tarif referensi perjalanan umrah saat ini adalah Rp20 juta. Meski demikian, Firman menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya umrah sulit diturunkan.

Pertama, mengenai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona. Pemenuhan protokol kesehatan itu membutuhkan biaya besar, misalnya untuk urusan akomodasi di hotel yang biasanya satu kamar diisi 4 orang ke depan pasti akan dikurangi.

Kedua, ada kenaikan tarif PPN sebesar 3 kali lipat dari 5% menjadi 15% di Arab Saudi, serta pengenaan pajak kota 5%. "Pasti akan ada kenaikan biaya. Kami akan evaluasi harga perjalanan umrah ini sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman antara jamaah dan PPIU," katanya. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Bebaskan PPN Umrah, Ini Respons Kementerian Agama

Topik : haji, umrah, bebas PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Sabtu, 01 Agustus 2020 | 22:26 WIB
Walaupun tidak berdampak signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan jamaah untuk ibadah perjalanan umroh, dengan adanya PMK ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh jika jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan atas pengenaan PPN berdasar ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 03 Maret 2017 | 08:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU