Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Penghapusan PPN Umrah, Begini Respons Asosiasi Penyelenggara Haji

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Penghapusan PPN Umrah, Begini Respons Asosiasi Penyelenggara Haji

Petugas penyelenggara haji dan umrah menunjukkan dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Kemenag Lhokseumawe, Aceh, Senin (13/7/2020). Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% atas biaya ibadah umrah. (ANTARA FOTO/Rahmad/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% atas biaya ibadah umrah.

Sekretaris Jenderal AMPHURI Firman M. Nur mengatakan kebijakan tersebut akan menghilangkan kebingungan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang selama ini ada yang memungut PPN dan tidak.

Meski demikian, dia menilai penghapusan PPN tersebut tidak akan signifikan berdampak pada penurunan biaya umrah yang dibayarkan jemaah. "Kalau signifikan sih tidak begitu. Tapi ini cukup menggembirakan karena ada kepastian hukum," katanya kepada DDTCNews, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Negara Ini Diminta Bebaskan Pajak Haji

Firman mengatakan kebingungan para pelaku usaha bermula dari ketentuan pada Pasal 4A ayat (3) UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Beleid tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, yang salah satunya adalah kelompok jasa di bidang agama. Mengacu pada ketentuan tersebut, beberapa PPIU memilih tidak memungut PPN dari jemaah, termasuk perusahaan Firman beberapa tahun lalu.

Namun ternyata Ditjen Pajak menagih PPN 1% atas setiap biaya perjalanan umrah yang dibayarkan jemaah. Saat itu, Firman sempat memutuskan menanggung PPN yang seharusnya dipungut dari jamaah, tetapi akhirnya memungutnya langsung dari setiap transaksi pembayaran umrah.

Baca Juga: Yacht Akhirnya Bebas PPnBM, Begini Kata Kemenparekraf

Sayangnya, masih ada PPIU lain tidak memungut PPN, dan ini menimbulkan kebingungan bagi jemaah. Namun kini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK No. 92/PMK.03/2020 yang mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN.

Kelompok jasa itu meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Ketentuan itu diundangkan pada 23 Juli 2020, dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. "Dengan keluarnya PMK ini, berarti sudah clear ibadah umroh dan haji adalah kegiatan keagamaan yang tidak perlu dipungut PPN," ujar Firman.

Baca Juga: Pacu Setoran PBB, Perangkat Desa Dijanjikan Insentif Umrah Gratis

Dengan penghapusan PPN 1% tersebut, sebetulnya para jamaah bisa mendapat potongan harga sekitar Rp200.000 karena tarif referensi perjalanan umrah saat ini adalah Rp20 juta. Meski demikian, Firman menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya umrah sulit diturunkan.

Pertama, mengenai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona. Pemenuhan protokol kesehatan itu membutuhkan biaya besar, misalnya untuk urusan akomodasi di hotel yang biasanya satu kamar diisi 4 orang ke depan pasti akan dikurangi.

Kedua, ada kenaikan tarif PPN sebesar 3 kali lipat dari 5% menjadi 15% di Arab Saudi, serta pengenaan pajak kota 5%. "Pasti akan ada kenaikan biaya. Kami akan evaluasi harga perjalanan umrah ini sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman antara jamaah dan PPIU," katanya. (Bsi)

Baca Juga: Horee.. Beli Ikan Sekarang Bebas PPN

Topik : haji, umrah, bebas PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Sabtu, 01 Agustus 2020 | 22:26 WIB
Walaupun tidak berdampak signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan jamaah untuk ibadah perjalanan umroh, dengan adanya PMK ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh jika jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan atas pengenaan PPN berdasar ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 10 April 2018 | 11:33 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 September 2017 | 10:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 16:17 WIB
KEBIJAKAN PPN
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 10:20 WIB
PMK NOMOR 116 TAHUN 2017
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA