Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Gugatan Tax Amnesty, Ini Kata Hakim MK

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Gugatan Tax Amnesty, Ini Kata Hakim MK
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar menyatakan program pengampunan pajak yang antara lain berfungsi untuk menarik dana yang disimpan di luar negeri akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

“Sebaiknya dipikirkan lagi terkait hal penarikan uang dari luar negeri ke dalam negeri, karena tanpa program tax amnesty ini, pemilik harta akan tetap menyimpan uangnya di luar negeri sepanjang masa. Fungsi tax amnesty lainnya masih banyak,” ujarnya, pekan lalu (28/9).

Patrialis menyatakan hal tersebut dalam sidang gugatan program pengampunan pajak di Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan dua saksi ahli dari pihak pemohon (penggugat).

Baca Juga: RAPBN 2022 Jadi Isu Strategis bagi DPR-Pemerintah

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun perekonomian juga akan mendapatkan imbas yang positif melalui tax amenesty. Jika ditinjau lebih dalam, program pengampunan pajak memiliki keuntungan yang sangat banyak.

Patrialis menegaskan program pengampunan pajak harus dilihat dari berbagai sisi untuk mengetahui lebih dalam mengenai fungsi dan tujuannya. Karena gugatan hari ini dinilainya berasal dari gugatan yang hanya melihat program tersebut dari satu sisi saja.

Ia menambahkan, dalam gugatan kali ini sangat jelas penggugat meninjau program pengampunan pajak melalui sisi negatifnya. Bahkan, mengesampingkan pembangunan negara yang akan mengalami percepatan melalui program ini.

Baca Juga: Masukan Akademisi Hukum Soal Revisi UU KUP

Sebelumya, Presiden Joko Widodo telah menghimbau bahwa pembangunan infrastruktur perlu ditekankan dibandingkan pembangunan lainnya. Maka program pengampunan pajak yang menjadi andalan utama untuk menggencarkan pembangunan Infrastruktur.

Adapun, keuntungan lain yang bisa didapat melalui program tersebut, yakni utang yang dimiliki oleh pemerintah bisa dilunaskan. Bahkan, tambahnya, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman lagi pada masa mendatang. (Bsi)

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Saran Pakar Pajak
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, DPR, mahkamah konstitusi, gugatan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:39 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Sabtu, 20 Februari 2021 | 16:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 18 Februari 2021 | 12:49 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Sabtu, 13 Februari 2021 | 13:01 WIB
SUBSIDI ENERGI
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)