Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Siap-Siap! SPPT PBB Bakal Disebar Setelah Hari Raya Idulfitri

A+
A-
1
A+
A-
1
Siap-Siap! SPPT PBB Bakal Disebar Setelah Hari Raya Idulfitri

Ilustrasi.

PALOPO, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo berencana untuk menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak setelah Hari Raya Idulfitri.

Kabid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo Mustafa mengatakan penyerahan akan dilakukan ke setiap kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke setiap kelurahan.

"Insyaallah pembagian SPPT PBB akan berlangsung setelah Lebaran nanti," katanya, dikutip pada Jumat (29/4/2022).

Baca Juga: Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Setelah diserahkan ke kelurahan, SPPT PBB akan diserahkan ke kolektor untuk selanjutnya diberikan kepada wajib pajak. Jumlah SPPT PBB yang dicetak mencapai 55.068 lembar dan ketetapan PBB pada tahun pajak 2022 mencapai Rp4,93 miliar.

“Hasil dari ketetapan PBB tersebut merupakan berdasarkan beberapa kecamatan yang ada di Kota Palopo,” tutur Mustafa seperti dilansir koranseruya.com.

Lebih lanjut, Bapenda tak hanya mengoptimalkan pembayaran atas PBB tahun pajak 2022, tetapi juga tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya dalam mengerek penerimaan.

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Dalam melakukan penagihan, lanjut Mustafa, Bapenda akan melibatkan petugas kelurahan. Nanti, kelurahan diberikan mandat untuk melakukan penagihan dan bukan hanya sekadar menyampaikan SPPT kepada wajib pajak.

Apabila nilai tunggakan PBB mencapai di atas Rp1 juta, penagihan akan dilakukan oleh pegawai Bapenda Kota Palopo. (rig)

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar
Topik : kota palopo, pajak bumi dan bangunan, PBB, penagihan pajak, SPPT, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 08:35 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak