Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Siap-Siap, OECD Sedang Cari Cara yang Tepat Pajaki NFT

A+
A-
1
A+
A-
1
Siap-Siap, OECD Sedang Cari Cara yang Tepat Pajaki NFT

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai mengkaji dampak perpajakan yang timbul akibat berkembangnya penggunaan non-fungible token atau NFT.

Penasehat pada Centre for Tax Policy and Administration OECD Julin Jarrige mengatakan analisis awal perlu dilakukan untuk memastikan perlakuan pajak atas NFT. Kajian perlu dilakukan untuk menjawab apakah ketentuan pajaknya berlaku sama seperti aset kripto secara umum atau mendapatkan perlakuan tersendiri.

"Tiga tantangan untuk memajaki aset kripto adalah karakterisasi aset, timing, dan valuasi. NFT memiliki tantangan tersendiri karena memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda," ujar Jarrige seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan NFT adalah aset kripto yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan NFT lainnya. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan Bitcoin yang bersifat fungible.

Kepemilikan atas NFT terekam di dalam blockchain dan menjadi penanda atas kepemilikan aset-aset digital tertentu seperti video, musik, GIF, atau aset-aset digital lainnya.

NFT dapat dijual oleh sang pemilik melalui marketplace menggunakan Ethereum sebagai mata uang. Laba yang diperoleh dari penjualan NFT berpotensi melahirkan permasalahan pajak.

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

NFT diperkirakan tidak akan hilang dalam waktu dekat seiring dengan makin tingginya aktivitas jual beli aset tersebut serta kian banyaknya artis yang menjual karyanya dalam bentuk NFT.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan kajian atas NFT dan segera mengategorisasikan aset tersebut guna memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital tersebut.

Untuk saat ini, OECD memandang setiap NFT tidak dapat diperlakukan secara sama rata antara satu dengan yang lain. Perlakuan pajak atas NFT seharusnya tergantung pada kegunaan (use case) dari dari NFT yang dimaksud. (sap)

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Topik : pajak internasional, prancis, paris, NFT, kripto, cryptocurrency

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia