Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

A+
A-
1
A+
A-
1
Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Data penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya korelasi positif antara PPh badan dan migas dengan harga komoditas SDA.

Merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, penerimaan PPh badan dan PPh migas tercatat mengalami kenaikan saat harga komoditas naik pada 2018 dan 2021. Hal ini diproyeksikan akan terulang pada 2022.

"Tren kenaikan harga komoditas yang berlangsung sampai dengan tahun 2022 diperkirakan berpotensi meningkatkan penerimaan PPh Badan dan PPh migas," tulis pemerintah, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Sebaliknya, kinerja PPh badan dan PPh migas mengalami penurunan pada 2016 dan 2020 ketika harga komoditas sedang mengalami penurunan.

Sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas tambang baru-baru ini, pemerintah memutuskan untuk merevisi target pendapatan negara pada APBN 2022.

Pada APBN 2022, asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) direvisi dari awalnya US$63 per barel menjadi US$100 per barel. Implikasinya, target pendapatan negara ditingkatkan dari awalnya hanya Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Meski pendapatan negara diproyeksikan naik, belanja juga turut meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan subsidi energi.

Target belanja negara naik dari Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Kenaikan khususnya terjadi pada pos belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, penyesuaian anggaran pendidikan, dan kenaikan belanja bantuan sosial.

Dengan perubahan target pendapatan dan belanja tersebut, defisit pada APBN 2022 ditargetkan turun dari Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Topik : penerimaan pajak, PPh badan, pph migas, harga komoditas, APBN, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD