Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Setoran Pajak Ini Rendah, Pemprov Diminta Laksanakan Rekomendasi BPK

A+
A-
1
A+
A-
1
Setoran Pajak Ini Rendah, Pemprov Diminta Laksanakan Rekomendasi BPK

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANTEN, DDTCNews – DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemungutan pajak air permukaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ade Hidayat menuturkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengendalian pemungutan pajak air permukaan oleh Pemprov Banten pada tahun lalu masih belum memadai.

"Itu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus segera dibereskan. Target pendapatan sektor pajak air permukaan masih lemah, berarti tidak ada aksi terkait hasil catatan BPK," ujar Ade, dikutip Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Untuk diketahui, BPK setidaknya sudah memberikan dua rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi (Dinas PUPR) Banten.

BPK mengimbau kepada dua instansi tersebut untuk menetapkan mekanisme prosedur pengendalian kepada perusahaan yang mengurus surat izin pengambilan air permukaan (SIPAP) sesuai dengan ketentuan.

Kedua instansi juga didorong untuk melakukan pendataan ulang wajib pajak air permukaan mulai dari kegiatan usaha, kepemilikan SIPAP, volume penggunaan air permukaan, hingga kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Menurut Ade, potensi pajak air permukaan Provinsi Banten tergolong besar mengingat banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banten yang menggunakan air permukaan untuk menunjang aktivitas produksi.

Namun demikian, setoran pajak air permukaan justru masih kecil. "Saya heran kok banyak perusahaan berdiri dan menggunakan air, tetapi pemasukan pajak air permukaannya hanya Rp10 juta per tahun," ujar Ade seperti dilansir bantenhits.com. (rig)

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu
Topik : provinsi banten, pajak air permukaan, DPRD, BPK, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK

Menyambut Desentralisasi Fiskal 2.0

Rabu, 15 September 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Usulan Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah Lewat RUU HKPD

Rabu, 15 September 2021 | 11:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH

Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu