Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Setelah Ditegur Jokowi, Begini Strategi Komite Penanganan Covid-19

A+
A-
0
A+
A-
0
Setelah Ditegur Jokowi, Begini Strategi Komite Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merancang sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran stimulus penanganan pandemi virus Corona, senilai total Rp695,2 triliun.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin dampak dari anggaran stimulus tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

Karena itu, Komite mengakselerasi program pemulihan ekonomi dengan mendukung program di sektor kesehatan. "Prioritas pertama dari bansos. Presiden melalui Pak Menko dan Pak Menteri memberikan arahan bansos harus dipercepat," katanya melalui konferensi video, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Pengusaha Minta Vaksinasi Mandiri, Jokowi: Kenapa Tidak?

Budi mengatakan Komite akan berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi, terutama yang bersifat produktif.

Kedua, Komite akan memperbesar perhatiannya pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budi menyebut program itu telah mencakup penjaminan kredit UMKM yang harus dipercepat penyalurannya.

Demikian pula pada subsidi bunga untuk kredit UMKM di perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Di sisi lain, Presiden juga mengarahkan agar para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan UMKM yang bersifat rumah tangga turut mendapatkan insentif pajak.

Baca Juga: Presiden: Usaha Besar Tidak Boleh Mementingkan Dirinya Sendiri

"Kalau bisa dengan bunga yang rendah agar mereka bisa terus berusaha di tataran keluarga," ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya memberikan relaksasi abonemen listrik untuk pelaku usaha dan industri. Program subsidi listrik tersebut membutuhkan biaya Rp3 triliun. "Programnya sudah disiapkan bersama Kemenkeu, dan harapan kami bisa disesuaikan segera mungkin," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan kekesalannya karena penyerapan dana stimulus penanganan pandemi virus Corona masih rendah.

Baca Juga: Soal Kerja Sama Investor dengan UMKM, Ini Harapan Jokowi

Jokowi mengatakan realisasi penyerapan dana stimulus penanganan virus Corona hingga 22 Juli 2020 baru sebesar Rp136 triliun. Realisasi itu setara dengan 19% dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun.

Dia memerinci penyerapan anggaran pada belanja perlindungan sosial baru terealisasi Rp77,48 triliun atau 38% dari anggaran Rp203,9 triliun. Sementara pada stimulus untuk UMKM terealisasi Rp30,86 triliun atau 25% dari anggaran Rp123,46 triliun.

Penyerapan dana kesehatan Rp6,12 triliun atau 7% dari anggaran Rp87,55 triliun. Sementara dukungan sektoral dan pemda baru terserap Rp6,89 triliun atau 6,5% dari anggaran Rp106,11 triliun, dan insentif pajak dunia usaha terealisasi Rp15,67 triliun atau 13% dari anggaran Rp120,61 triliun.

Baca Juga: Jokowi: Kita Harus Sadar Masih dalam Kondisi Krisis

Jokowi pun memerintahkan para anggota Komite mencari solusi atau terobosan untuk mempercepat penyerapan dana stimulus penanganan pandemi tersebut. Dia memberikan keleluasaan kepada Komite untuk memangkas regulasi agar prosedur pencairan dananya lebih cepat. (Bsi)

Topik : jokowi, penyerapan anggaran Covid-19, Komite Penanganan Covid-19
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Jum'at, 31 Juli 2020 | 23:22 WIB
regulasi dan birokrasi berbelit, hanya membuat upaya pemulihan dari krisis menjadi lamban, misal di sektor ekonomi. Lambatnya pencairan anggaran justru berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Bhima Yudhistira, INDEF), yang sebelumnya -3,1 % menjadi -3,8% pada quartal II ini. Sehingga jelas, pem ... Baca lebih lanjut

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 31 Juli 2020 | 21:15 WIB
Dana anggaran untuk penanganan covid memang perlu segera direalisasikan , mengingat bahwa di Indonesia ada lebih dari 100 ribu kasus orang yang terdampak virus. Namun, perlu diperhatikan pula terkait pemangkasan regulasi yang pak Jokowi sampaikan. Tidak berjalan secara prosedur dan tidak terstruktur ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 17 Desember 2020 | 14:59 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 16 Desember 2020 | 14:21 WIB
PENANGANAN COVID-19
Rabu, 16 Desember 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PUBLIK
Senin, 14 Desember 2020 | 13:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN