BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo. ANTARAFOTO/Mega Tokan/app/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam melalui PP 38/2024 dan PP 39/2024.
Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan penambahan KEK mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pengembangan sektor usaha strategis.
"Setiap KEK memiliki fokus pengembangan yang spesifik dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi," katanya dikutip pada Rabu (9/10/2024).
Dewan Nasional KEK menyebutkan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten merupakan KEK bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi digital yang berlokasi di BSD, Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten bakal menjadi lokasi beroperasinya Monash University di Indonesia serta 100 start-up yang bergerak di bidang pengembangan teknologi digital.
"Dengan target realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh, KEK diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang," jelas Dewan Nasional KEK.
Selanjutnya, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam adalah KEK bidang medical tourism yang akan menghadirkan layanan kesehatan berteknologi tinggi seperti onkologi, kardiologi, neurologi, hingga perawatan bedah berbasis robotik.
Realisasi investasi di KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan mencapai Rp6,91 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Tak hanya itu, kehadiran KEK ini juga akan mendukung upaya penghematan devisa hingga Rp500 miliar.
"Ini akan memperkuat posisi Batam sebagai destinasi pariwisata kesehatan regional yang kompetitif, sekaligus mengurangi pengeluaran devisa melalui peningkatan layanan medis dalam negeri, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi mencari perawatan ke luar negeri," tulis Dewan Nasional KEK. (rig)
